BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Pembangunan flyover atau jalan layang pada kawasan Muara Rapak kembali mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Balikpapan. Usulan anggarannya lebih kurang mencapai Rp188 miliar.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh menyatakan dukungan atas usulan tersebut. Kendati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era Presiden Joko Widodo, Basuki Hadimuljono menyebut tidak cocok dan bahkan bukan solusi utama untuk Muara Rapak.
Sehingga Basuki Hadimuljono pada akhir Januari 2022, lebih memilih pelebaran jalan dan melandaikan turunan Muara Rapak.
“Bukan begitu, jadi Pak Basuki (eks Menteri PUPR) itu membuat lagi underpass. Sedangkan flyover yang sudah ada DED-nya saja, pembangunannya belum bisa terlaksana pada saat itu,” kata Abdulloh usai mengikuti Musrenbang dalam Balai Kota Balikpapan, Selasa (18/3/2025).
Sejatinya pembangunan flyover atau jalan layang untuk memecah arus kendaraan pada kawasan Muara Rapak. Selain juga untuk menghindari kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi.
“Memang ada saran untuk underpass. Katanya lebih murah. Tetapi mau murah atau mahal, pagu anggarannya ada tidak?” ucap Abdulloh seraya mempertanyakan.
BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KALTIM
Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan Balikpapan tidak hanya bisa bersandarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota saja. Melainkan juga memerlukan saluran pembiayaan yang bersumber dari bantuan keuangan APBD Provinsi Kaltim.
Sehingga untuk merealisasikan hal tersebut, membutuhkan dukungan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Balikpapan.
“Tentunya tidak berdiri sendiri, harus merangkul teman-teman Dapil Balikpapan juga,” ujar Abdulloh.
Baca juga: Musrenbang Balikpapan, SPAM hingga Penanggulangan Banjir
Politikus Partai Golkar Balikpapan ini menegaskan bahwa semua anggota DPRD Kaltim Dapil Balikpapan harus memiliki komitmen yang sama. “Karena akan berpengaruh nanti pada saat pembahasan anggaran,” ujarnya.
Untuk itu, Abdulloh mengajak semua rekan-rekannya yang menjadi legislator Karang Paci, untuk berkolaborasi dan bersama-sama memperjuangkan anggaran sesuai perencanaan pembangunan Kota Balikpapan.
“Salah satunya coastal road, flyover Muara Rapak, Jembatan Somber-Kariangau, dan penanggulangan banjir. Termasuk pada sektor pendidikan dan kesehatan,” bebernya.
MOMENTUM STRATEGIS BALIKPAPAN
Menurutnya, periode lima tahun ke depan merupakan momentum strategis bagi Balikpapan yang juga sebagai gerbang utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Terlebih sebelumnya kota yang juga memiliki julukan Madinatul Iman ini selalu mendapatkan porsi anggaran yang cukup minim dari Pemprov Kaltim.
“Balikpapan selama ini tidak mendapatkan porsi APBD provinsi yang lebih. Sangat minim sekali,” ucapnya.
Ia optimistis bahwa kepemimpinan Kaltim pada periode lima tahun ke depan adalah momentum besar bagi Kota Balikpapan. Mengingat Ketua DPRD Kaltim dan Gubernur Kaltim berasal dari Kota Beriman.
“Dan seluruh jajaran unsur pimpinan komisi-komisi itu dari Balikpapan. Kalau kita bersatu, berjuang bersama-sama, tidak ada yang tidak mungkin,” tegasnya.
Baca juga: RPJMD 2025-2029, Inovasi Balikpapan Menuju Kota Cerdas
Demi mencapai tujuan pembangunan, ujar Abdulloh, membutuhkan visi yang sama dan saling berkolaborasi tanpa melihat asal partai politik. Baginya, semua pihak harus bersatu dan kompak untuk komitmen membangun Kota Balikpapan.
“Ya, saya sampaikan tadi adalah untuk Dapil Balikpapan. Sudah selayaknya, tidak hanya Golkar ataupun PDI Perjuangan saja. Intinya, semua yang dari Dapil Balikpapan harus sama-sama memperjuangkan kota ini,” pungkasnya. (bro3)