BERANDAPOST.COM, JAKARTA – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, memaparkan langsung rencana program strategis Kabupaten PPU periode 2025-2030 kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI, Rachmat Pambudy.
Ia menyampaikannya dalam audiensi strategis di Ruang Rapat DH-1.2, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, pada Kamis (24/07/2025).
“Kami datang untuk menyampaikan program prioritas PPU sekaligus menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, khususnya dalam peran PPU sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN),” ujar Bupati Mudyat.
Dalam audiensi tersebut, Mudyat Noor datang bersama Wakil Bupati Abdul Waris Muin, Ketua DPRD Rauf Muin, Wakil Ketua I DPRD Syahrudin M. Noor, Wakil Ketua II DPRD Andy Yusuf, Kepala BKAD Muhajir, Sekretaris Bapelitbang Ade Rianto Embong Bulan, serta Kabid Infrastruktur dan Tata Ruang Bapelitbang Arif Afandi.
Mudyat Noor menyatakan dengan tegas bahwa Kabupaten PPU layak menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN).
“Letak kami sangat strategis sebagai pintu masuk menuju IKN. Namun, kami menanggung beban sosial dan infrastruktur yang cukup berat, tanpa dukungan kebijakan dan fiskal yang sepadan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan IKN telah memicu tekanan sosial, urbanisasi tak terkendali, serta meningkatnya kebutuhan infrastruktur dasar. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya afirmasi dari pemerintah pusat.
“Kami tidak ingin PPU hanya sebagai daerah penyangga. Kami ingin PPU menjadi daerah strategis nasional dengan hak atas intervensi pembangunan yang adil,” lanjutnya.
Bupati Mudyat juga memaparkan fokus pembangunan PPU yang mencakup ketahanan pangan, konektivitas infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM.
“Kami butuh pembangunan jembatan dari bandara ke Kecamatan Penajam, jalan lingkar pesisir, sarana air bersih, irigasi, serta pengembangan bandara dengan landasan pacu 3.300 meter agar bisa menjadi bandara internasional,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa PPU telah swasembada beras, jagung, cabai, dan ayam, dan kini butuh dukungan agar bisa naik kelas.
“Kami juga meminta akses terhadap skema pendanaan khusus. Harapannya, proyek prioritas PPU bisa masuk dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN) agar sejalan dengan RPJMN,” ucapnya.
DAPAT DUKUNGAN PENUH BAPPENAS
Menteri Rachmat Pambudy merespons positif usulan Pemkab PPU dan menyampaikan apresiasi atas inisiatif mereka.
“PPU memiliki peran vital sebagai penyangga IKN, dan kami sangat memahami beban yang ditanggung. Prinsip kami adalah kerja sama dua arah. Pemerintah pusat tidak bisa jalan sendiri, dan tidak boleh membiarkan daerah menanggung dampaknya sendirian,” ujar Rachmat.
Menanggapi usulan status KSN, Rachmat menyatakan bahwa pihaknya akan mengkaji hal tersebut agar sesuai dengan nomenklatur PSN.
“Kami sarankan agar menyusun usulan secara tertulis dan terstruktur,” imbuhnya.
Ia juga membuka peluang agar PPU menjadi pilot project sinergi pusat dan daerah.
“Bappenas siap membahas skema multiyear budgeting dan waterfall budgeting untuk mendukung program-program strategis PPU,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Bappenas meminta Pemkab PPU segera menyusun dokumen usulan program strategis secara lengkap, agar mendapat telaah dan integrasi ke dalam kebijakan nasional. Koordinasi teknis lanjutan akan berlangsung bersama Kementerian PUPR, ATR/BPN, dan Kemendagri.
“Pembangunan IKN tidak akan berhasil tanpa peran daerah penyangga seperti PPU,” tutup Rachmat. (bro3)
Komentar