BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak (Barak) mendesak pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan. Mereka menilai kebijakan publik selama ini dibuat tanpa transparansi dan partisipasi masyarakat.
“Kebijakan yang tidak partisipatif hanya memperlebar jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan pemerintah. Ini bahkan bukti tata kelola negara rapuh,” kata salah satu orator saat berunjuk rasa depan gedung DPRD Balikpapan, Senin (1/9/2025).
Dalam pernyataan sikapnya, Barak juga mengungkapkan, lemahnya integritas pemerintah tercermin dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2022 yang hanya 34/100. Indonesia bahkan berada pada peringkat ke-110 dari 180 negara.
Selain itu, survei LSI pada tahun yang sama mencatat 71,4 persen masyarakat menilai kebijakan pemerintah tidak transparan dan tidak partisipatif.
“Angka ini juga membuktikan bahwa rakyat berhak menuntut perbaikan tata kelola pemerintahan. Transparansi bukan pilihan, tapi juga kewajiban,” ujarnya.
Adapun ragam isu yang mahasiswa suarakan antara lain:
ISU NASIONAL
1. Kenaikan gaji DPR RI sebagai pengkhianatan moral di tengah kesulitan ekonomi rakyat.
2. Reformasi Polri agar tidak menjadi alat kekuasaan dan menghentikan praktik represif.
3. Perbaikan tata kelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar tidak membebani rakyat kecil.
4. TNI kembali ke barak sesuai amanat reformasi 1998, tanpa campur tangan ranah sipil.
5. Penguatan Koperasi Merah Putih agar benar-benar pro rakyat, bukan proyek elite.
6. Pengesahan RUU Perampasan Aset dan juga Perlindungan Tanah Adat.
7. Presiden agar mencopot pejabat bermasalah sebagai bentuk tanggung jawab moral.
8. Pembatalan regulasi pemblokiran ATM yang merugikan rakyat.
9. Pembenahan tata kelola pemerintahan dan Polri di bawah Kapolri untuk menjamin rasa aman.
ISU LOKAL BALIKPAPAN
1. Banjir yang tidak kunjung selesai akibat kegagalan tata ruang kota.
2. Kelangkaan gas elpiji 3 kg yang menyusahkan rakyat kecil.
3. Akses air bersih yang masih sulit meski Balikpapan kota industri.
4. Peredaran beras oplosan yang mengancam pangan rakyat.
5. Beasiswa tidak merata yang melukai prinsip keadilan pendidikan.
6. Gaji pekerja RDMP Pertamina yang tak kunjung terbayarkan.
7. Minim penerangan jalan, maraknya parkir liar, dan juga audit keuangan daerah yang tidak transparan.
“Semua ini bahkan menunjukkan akar masalahnya adalah tata kelola pemerintahan yang buruk. Kami menuntut perubahan agar pemerintahan benar-benar adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” tutupnya. (bro2)
