BERANDAPOST.COM, TANA PASER – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Paser Bersatu mendatangi Kantor Bupati Paser untuk menolak program transmigrasi, Senin (1/9/2025) kemarin. Mereka menilai program ini berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat Kabupaten Paser.
Bupati Paser, Fahmi Fadli bersama Wakil Bupati Ikhwan Antasari menemui demonstran. Setelah menyampaikan orasi, perwakilan aliansi berdialog dalam Ruang Rapat Sadurengas.
Dalam dialog tersebut, Aliansi Paser Bersatu menegaskan tuntutannya untuk menghentikan program transmigrasi. Selain itu, mereka meminta pemerintah mengutamakan warga lokal dalam program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
Menanggapi hal itu, Fahmi menegaskan bahwa pemerintah daerah selalu terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Ia bahkan berkomitmen menindaklanjuti masukan secara arif, bijaksana, dan sesuai ketentuan hukum.
Fahmi juga memaparkan fakta mengenai program transmigrasi yang sudah berjalan untuk Desa Keladen, Kecamatan Batu Engau, sejak 2018. Dari kuota 200 kepala keluarga (KK), baru terisi 60 KK, terdiri atas 35 KK warga lokal dan 25 KK dari luar daerah. Padahal, pemerintah pusat awalnya menginginkan komposisi 100 KK lokal dan 100 KK dari luar.
“Ada program baru penambahan 50 KK, kenapa bukan kita yang isi dari warga pribumi? Pasti mereka juga layak mendapatkan kesejahteraan dari program ini,” tegas Fahmi.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Pemkab Paser sejalan dengan aspirasi masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen, baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat, untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan kebijakan agar berpihak pada kepentingan daerah. (*/bro2)
