BERANDAPOST.COM, JAKARTA – Bangsa Indonesia saat ini menghadapi dinamika sosial dan politik yang cukup mengkhawatirkan. Aksi demonstrasi pada sejumlah daerah pekan lalu tidak hanya menyuarakan aspirasi rakyat, tetapi juga sempat terjadi kericuhan.
Situasi ini menimbulkan kegelisahan masyarakat dan memerlukan sikap arif dari seluruh elemen bangsa, termasuk organisasi pers. Sebagai salah satu pilar demokrasi, media memiliki tanggung jawab besar menjaga ruang publik tetap sehat dan kondusif.
Kesadaran inilah yang melatarbelakangi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar rapat pengurus harian secara daring, Selasa (2/9/2025).
Dewan Pembina Reda Mathovani, yang merupakan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, serta Dewan Penasehat dan Dewan Pakar SMSI juga mengikuti rapat tersebut. Kehadiran mereka memberi pandangan objektif dalam memberikan respons dinamika bangsa.
Ketua Umum SMSI, Firdaus, menegaskan bahwa masyarakat pers harus berperan aktif menghadirkan suara yang menyejukkan dalam kondisi bangsa yang penuh tantangan.
“Bagaimana kita merumuskan agar SMSI memberikan kontribusi nyata bagi persatuan bangsa saat ini. Sebagai organisasi pers terbesar, kami mendorong dialog, meredam ketegangan, dan menyampaikan pandangan konstruktif untuk pemerintah maupun masyarakat pers,” ujarnya.
SMSI RANCANG PERNYATAAN SIKAP
Firdaus menambahkan, SMSI ingin memastikan setiap langkah berpijak pada aspirasi dari berbagai kalangan. Rapat pengurus harian ini menjadi pintu awal untuk menyerap pandangan Dewan Pembina dan Dewan Pakar, sebelum menyusun pernyataan sikap SMSI secara nasional.
Dalam diskusi itu, SMSI mengingatkan pentingnya media menjaga demokratisasi meski dalam situasi penuh ketegangan.
Menurut Firdaus, media tetap harus menyuarakan kebebasan berekspresi dan aspirasi publik, tetapi tidak boleh terjebak dalam arus konflik dan narasi provokasi.
Selain itu, SMSI menekankan peran media sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah.
“Setelah terjadi kerusuhan dan berkembang jadi situasi yang mengancam, pemerintah tetap harus menuntaskan kasus-kasus penting yang menjadi perhatian publik. Jangan sampai hilang karena ada demo-demo ini,” ujar Profesor Henri Subiakto, Dewan Pakar SMSI.
PESAN DAMAI SMSI
Dewan Penasehat, Profesor Taufiqurahman, juga menekankan bahwa harus tetap memandang aksi massa sebagai ekspresi demokrasi. Namun, SMSI perlu menyuarakan pesan damai.
“Setop kekerasan, stop provokasi, dan setop agitasi untuk memecah belah bangsa. SMSI perlu menampilkan berita-berita solutif, yang meredakan. Informasi dari media siber harus meneduhkan, bukan menambah perpecahan. SMSI punya peran strategis memastikan hal ini,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, SMSI menggelar Rapat Pleno Nasional pada Rabu (3/9/2025) ini, melibatkan pengurus dari seluruh daerah untuk menghimpun informasi dan aspirasi terkait situasi wilayah masing-masing.
Firdaus menyebut, rapat pleno tersebut menjadi forum konsolidasi besar untuk merumuskan sikap organisasi. Dari hasil rapat pleno itu, SMSI akan menyampaikan pernyataan sikap resmi pada Jumat (5/9/2025) mendatang. (*/bro2)