BERANDAPOST.COM, JAKARTA – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi rencana strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Hal ini mengemuka dalam audiensi resmi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Bupati PPU, Mudyat Noor, menyampaikan bahwa pembangunan KNMP menjadi kebutuhan mendesak mengingat besarnya potensi perikanan daerah.
Mudyat menyebut garis pantai PPU mencapai sekitar 272 kilometer, membentang dari Kelurahan Maridan hingga Babulu Laut.
“Potensi perikanan kami sangat besar, tetapi belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan nelayan,” ujarnya.
Menurut Mudyat, keberadaan KNMP dapat memperkuat tata kelola perikanan rakyat, mulai dari tempat sandar kapal, fasilitas pelelangan, hingga akses pemasaran.
Mudyat menekankan bahwa nelayan membutuhkan pusat aktivitas yang mampu menjawab berbagai keterbatasan yang selama ini mereka hadapi.
“Kami ingin ada pusat layanan terpadu bagi nelayan, sehingga proses produksi hingga penjualan lebih terstruktur dan menguntungkan,” tuturnya.
Dalam audiensi, Pemkab PPU juga mengusulkan pengembangan Pelabuhan Perikanan (PPI) Api-Api serta revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada delapan titik dengan pengelolaan Koperasi Nelayan Merah Putih.
Selain itu, Mudyat juga mengusulkan pembangunan breakwater Sungai Nenang untuk meningkatkan keselamatan operasional nelayan.
Mudyat menegaskan bahwa semua usulan tersebut berasal dari dorongan warga untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat pesisir.
“Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi soal keberlanjutan ekonomi keluarga nelayan,” tegasnya.
DAPAT DUKUNGAN DIRJEN KKP
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Komjen Pol (Purn) Drs Lotharia Latif, menyambut baik fokus PPU terhadap penguatan sektor perikanan.
Ia menyebut program KNMP merupakan prioritas nasional dan PPU berpeluang besar terlibat dalam perluasan program tersebut.
“Dari target 100 titik KNMP tahun 2025, baru 65 yang mendapat persetujuan. Tahun 2026 target meningkat menjadi 1.000 titik, dan kami mendorong PPU untuk mengusulkan seluruh potensi yang ada,” jelasnya.
Lotharia menilai pembangunan KNMP PPU memiliki urgensi tinggi karena wilayah ini sebagai kawasan Minapolitan melalui Keputusan Menteri KKP No. 35/2013.
“PPU ini kawasan strategis. Penguatan fasilitas seperti breakwater dan TPI akan sangat membantu nelayan,” tambahnya.
INGIN SEGERA DIREALISASIKAN
Audiensi ini turut melibatkan Anggota DPRD PPU Sujiati dan Tohiron, Kepala Dinas Perikanan PPU, H Rozihan Azwad, serta Sekretaris Bapelitbang PPU, Ade Embongbulan.
Bupati PPU, Mudyat Noor, menyambut dukungan KKP itu dengan komitmen percepatan tindak lanjut. Ia meminta seluruh perangkat daerah terkait segera menyelesaikan dokumen teknis dan proposal sesuai standar dari pemerintah pusat.
“Kami ingin pembangunan KNMP segera terealisasi agar manfaatnya benar-benar terasa oleh masyarakat,” kata Mudyat.
Ia juga memastikan DPRD PPU akan terlibat dalam pengawasan dan percepatan penyusunan dokumen.
“Kami ingin proses berjalan cepat, tepat, dan memberi dampak langsung bagi ekonomi nelayan,” ujarnya. (adv/bro3)
