BERANDAPOST.COM, JAKARTA – Langkah pemulihan pascabencana Sumatra mulai menunjukkan wujud nyata. Satu per satu hunian sementara berdiri, membawa harapan baru bagi ribuan keluarga yang sebelumnya hidup dalam keterbatasan.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra mencatat pemerintah telah menuntaskan 4.263 unit hunian sementara atau huntara. Angka tersebut setara 24 persen dari total rencana pembangunan sebanyak 17.499 unit pada tiga provinsi terdampak.
Melansir Antara, Minggu (1/2/2026), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan kebutuhan huntara terbesar. Dari 15.934 unit yang direncanakan, hingga akhir Januari 2026 sebanyak 3.248 unit telah rampung atau sekitar 20 persen.
Pembangunan huntara tersebut tersebar pada sejumlah kabupaten dan kota terdampak banjir, banjir bandang, serta tanah longsor. Skala kerusakan dan luas wilayah menjadi tantangan utama percepatan pembangunan.
Sementara itu, Sumatra Utara menunjukkan progres lebih cepat. Sebanyak 539 unit huntara telah selesai dari total rencana 947 unit atau sekitar 57 persen. Sumatra Barat mencatat capaian tertinggi secara persentase dengan 476 unit selesai dari 618 unit rencana pembangunan atau setara 77 persen.
Perbedaan capaian antarprovinsi muncul akibat variasi kebutuhan, kesiapan lahan, serta akses logistik. Meski begitu, pemerintah memastikan percepatan pembangunan terus berjalan secara merata.
Percepatan tersebut lahir dari kolaborasi lintas sektor. Pemerintah melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI dan Polri, BUMN, serta mitra nonpemerintah dan lembaga filantropi.
“Sinergi ini menjadi kunci agar pembangunan berjalan cepat, terkoordinasi, dan sesuai standar kelayakan hunian sementara,” ujar Tito.
PENUHI KEBUTUHAN DASAR
Selain pembangunan fisik, pemerintah menjaga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa transisi. Salah satu langkahnya melalui penyaluran Dana Tunggu Hunian bagi keluarga yang belum menempati huntara maupun hunian tetap.
Bantuan tersebut senilai Rp600.000 per bulan per kepala keluarga selama tiga bulan. Hingga akhir Januari 2026, sebanyak 5.448 kepala keluarga telah menerima bantuan dari total 18.043 keluarga terdampak atau sekitar 30 persen.
Provinsi Aceh mencatat 2.310 keluarga penerima dari total 9.474 keluarga terdata. Sumatra Utara menyalurkan bantuan kepada 1.666 keluarga dari 6.565 keluarga terdata. Sumatra Barat kembali mencatat progres tertinggi dengan 1.472 keluarga penerima dari total 2.004 keluarga atau mencapai 73 persen.
Penyaluran Dana Tunggu Hunian berjalan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perbankan Himpunan Bank Milik Negara. Skema ini bertujuan memastikan proses transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. (bro2)
