BERANDAPOST.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia bergerak cepat merespons gejolak pasar aset yang sempat mengguncang kepercayaan investor. Penindakan terhadap dugaan manipulasi saham menjadi prioritas, bersamaan dengan percepatan reformasi sektor keuangan.
Ketua Penjabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menegaskan pihaknya akan meluncurkan investigasi terhadap dugaan praktik pump and dump saham.
Melansir Bloomberg, Minggu (1/2/2026), penunjukan Friderica terjadi sehari setelah sejumlah pimpinan senior pasar modal mengundurkan diri, menyusul tekanan reformasi dari MSCI Inc. Lembaga penyusun indeks global itu sebelumnya menyoroti persoalan transparansi pasar ekuitas Indonesia.
Pada kesempatan sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta OJK, Kementerian Keuangan, serta otoritas bursa memastikan pasar keuangan berjalan normal dan kredibel.
“Pemerintah berkomitmen menciptakan iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia,” ujar Airlangga, menyampaikan pesan Presiden.
Langkah pembenahan juga menyentuh internal bursa. Direktur Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyebut otoritas bursa telah menunjuk penjabat kepala eksekutif. Pengumuman resmi akan keluar sebelum perdagangan pekan depan kembali berjalan.
Serangkaian kebijakan itu menandai respons lanjutan pemerintah setelah pekan bergejolak bagi aset Indonesia. Tekanan muncul setelah MSCI mengangkat kekhawatiran atas transparansi pasar saham terbesar Asia Tenggara tersebut. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mencatat dua hari penurunan terburuk hampir dalam tiga dekade, sebelum akhirnya bangkit dan menguat 1,2 persen saat penutupan pasar, Jumat (30/1/2026).
Pemerintah juga menyiapkan langkah tambahan untuk menopang pasar. Opsi yang tengah dikaji meliputi perubahan struktur kepemilikan bursa serta peningkatan batas alokasi investasi pasar modal bagi perusahaan asuransi.
GANDAKAN BATAS MINIMUM FREE FLOAT
Dalam beberapa hari terakhir, otoritas turut mengumumkan rencana menggandakan batas minimum free float saham menjadi 15 persen mulai Februari. Pemerintah juga membuka peluang keterlibatan dana kekayaan negara Danantara untuk memperkuat pasar. Seluruh upaya itu bertujuan menjawab tuntutan MSCI terkait peningkatan transparansi.
Kegagalan memenuhi standar tersebut pada Mei mendatang berisiko memangkas bobot Indonesia dalam indeks global, bahkan membuka peluang penurunan status pasar ke kategori frontier market.
Gejolak ini kembali mengingatkan pasar pada persoalan lama. Banyak saham berkapitalisasi besar Indonesia memiliki free float rendah dan terkonsentrasi pada segelintir pemilik. Struktur tersebut kerap memicu distorsi indeks, likuiditas terbatas, serta risiko manipulasi harga.
Airlangga menegaskan fundamental ekonomi nasional tetap kuat. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal IV, yang rilis pekan depan, akan menunjukkan perbaikan daripada kuartal sebelumnya.
Dengan kombinasi penegakan hukum dan reformasi struktural, pemerintah berharap kepercayaan investor kembali pulih dan pasar keuangan Indonesia kembali melaju stabil. (bro2)
