BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Rencana penerapan Work From Home (WFH) lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan mulai menuai perhatian. Dalam upaya efisiensi dan penyesuaian sistem kerja, muncul kekhawatiran layanan publik justru ikut terdampak.
Bagi DPRD Balikpapan, WFH bukan waktu libur dan sekadar perubahan pola kerja. Kebijakan ini harus tetap menjaga kualitas pelayanan, terutama pada sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi, menegaskan pelayanan dasar tidak boleh terganggu dalam kondisi apa pun.
“Layanan pendidikan dan kesehatan jangan sampai terganggu,” kata Iwan Wahyudi, Rabu (8/4/2026).
Ia melihat, penerapan WFH harus secara selektif. Tidak semua lini bisa menjalankan pola kerja dari rumah, terutama unit yang melayani masyarakat secara langsung.
Kelurahan, kecamatan, layanan perizinan, hingga puskesmas harus tetap beroperasi optimal. Kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada lini tersebut sangat krusial agar masyarakat tidak mengalami hambatan dalam mengakses layanan.
Pada sisi lain, ia juga mengingatkan potensi persepsi negatif jika kebijakan ini tidak mendapatkan pengawasan secara baik. WFH berisiko disalahartikan sebagai “liburan terselubung” bagi ASN.
“Jangan sampai pelayanan jadi lebih panjang. Jangan juga ada kesan pegawai tidak bekerja atau tidak produktif,” tegasnya.
Karena itu, pengawasan dan evaluasi menjadi kunci. DPRD Balikpapan berkomitmen terus memantau pelaksanaan WFH, termasuk menyerap langsung masukan dari masyarakat.
“Kita akan evaluasi bersama. Yang jelas pelayanan dasar harus tetap optimal,” pungkasnya.
Sementara itu, DPRD Balikpapan sendiri memilih tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Koordinasi berlangsung secara fleksibel, termasuk memanfaatkan komunikasi daring. (bro2)
