BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) menegaskan pentingnya sinkronisasi kewajiban antardaerah dalam rencana kerja sama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Long Kali.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab PPU, Sodikin menyampaikan itu saat memberikan penjelasan terkait perkembangan pembahasan program tersebut.
Sodikin menjelaskan bahwa secara teknis, urusan SPAM regional memiliki mekanisme tersendiri dan penjelasan detail berada dalam kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU. Namun ia menekankan bahwa inti pembahasan saat ini adalah memperjelas hak serta kewajiban masing-masing pihak yang terlibat.
“Ya, jadi secara teknis itu kan ada mekanismenya,” ujar Sodikin, Selasa (25/11/2025).
Ia menyebutkan bahwa pembahasan sebelumnya berfokus pada penyelarasan peran pemerintah daerah yang akan bermitra dalam program tersebut.
“Prinsipnya, SPAM Regional Long Kali itu tentu ada beberapa kerja sama yang harus mendapat perhatian. PPU apa hak dan kewajibannya, kemudian Pemprov Kaltim apa, dan Kabupaten Paser apa,” jelasnya.
Menurut Sodikin, seluruh kesepakatan kerja sama nantinya akan tertuang secara resmi, termasuk target progres pelaksanaannya.
EFISIENSI ANGGARAN JADI TANTANGAN
Memasuki akhir tahun 2025, Sodikin menyebut pembahasan penganggaran tahun berikutnya menjadi tantangan tersendiri, termasuk kemungkinan alokasi anggaran untuk SPAM Regional Long Kali pada 2026.
Ia menegaskan bahwa kondisi fiskal PPU kini berada pada fase pengetatan anggaran.
“Kalau bicara penganggaran 2026, itu memang agak ketat. Dari proyeksi APBD Rp2,9 triliun, revisi sampai Rp2,4 triliun pada 2025 ini. Untuk 2026 nanti itu hanya sekitar Rp1,4 triliun sekian,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa sebagian besar anggaran 2026 akan terserap untuk belanja pegawai dan belanja rutin.
“Untuk belanja pegawai saja itu sekitar 900-an miliar rupiah. Belanja modal hampir-hampir tidak ada lagi,” kata Sodikin.
Dengan kondisi tersebut, Pemkab PPU berharap dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dapat mendorong pembangunan SPAM Regional Long Kali, terutama dari sisi pendanaan.
“Silakan kalau Pemerintah Provinsi Kaltim ingin melaksanakan pembangunan. Masyarakat PPU akan menjadi penerima manfaatnya,” pungkasnya. (adv/bro3)
