BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Proyek pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Barat kembali menjadi sorotan. Kali ini, DPRD Balikpapan menaruh perhatian serius pada rendahnya serapan anggaran yang belum sebanding dengan kondisi fisik proyek.
Dari alokasi anggaran Rp106 miliar, laporan menyebut realisasi baru menyentuh angka 20 persen. Namun, ketika menilik lokasi proyek, aktivitas konstruksi belum menunjukkan geliat berarti.
Area pembangunan bahkan masih tertutup pagar seng, tanpa struktur bangunan yang tampak berkembang.
Meski begitu, sejumlah material dan logistik sudah berada dalam kawasan proyek. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar.
DPRD mempertanyakan kesesuaian antara penggunaan anggaran dan capaian pekerjaan, sekaligus mencemaskan keterlambatan layanan kesehatan bagi warga Balikpapan Barat.
DPRD PERTANYAKAN LAPORAN PROGRES
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menegaskan lembaganya akan menelaah laporan progres secara mendalam. Menurutnya, angka serapan harus sejalan dengan kondisi nyata proyek.
“Kami mau cek 20 persen ini, apa sesuai dengan anggaran yang sudah kita susun sedari awal,” ujarnya, Jumat (30/1/2026).
Sebagai langkah lanjutan, sejumlah fraksi mengusulkan pembentukan panitia khusus atau Pansus. Menurut Budiono, instrumen tersebut penting untuk memperkuat fungsi pengawasan dan mencegah proyek strategis sektor kesehatan itu terus berlarut tanpa kepastian.
“Ini untuk menindaklanjuti keresahan dan transparasi anggaran,” jelas Budiono.
Selain Pansus, DPRD juga berencana memanggil organisasi perangkat daerah terkait. Melalui forum tersebut, DPRD ingin memperoleh penjelasan rinci terkait hambatan yang muncul serta langkah perbaikan yang akan ditempuh.
Lebih jauh, Budiono menilai RS Balikpapan Barat memiliki peran strategis. Fasilitas ini tidak hanya memperluas akses layanan kesehatan, tetapi juga berpotensi mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.
Karena itu, evaluasi menyeluruh menjadi kunci sebelum proyek melangkah ke tahap berikutnya. DPRD pun mengingatkan agar proses lelang ulang kelak tidak kembali melibatkan kontraktor bermasalah.
“Jangan sampai nanti memakai kontraktor yang tidak bagus lagi saat lelang ulang,” pungkasnya. (bro2)
