Pj Gubernur Kaltim dan Bupati Kukar Kompak Bertemu di Hambalang

BERANDAPOST.COM, BOGOR – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik melakukan pertemuan dengan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah di De Boekit Villas, Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa (16/1/2024).

Bupati Edi Damansyah datang bersama jajaran Pemkab dan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di Kukar.

Pj Gubernur Akmal Malik mengungkapkan pertemuan bertajuk Executive Meeting tersebut sebagai bagian dari upaya pembangunan ketahanan pangan di Kaltim. Salah satunya dengan pengembangan sistem pertanian modern.

“Kita berdiskusi tadi membicarakan bagaimana nanti Kutai Kartanegara bisa menjadi percontohan kontribusi dari pemilik tambang untuk membangun ketahanan pangan di Kaltim,” ungkap Akmal Malik seperti dilansir dari kaltimprov.go.id.

Setelah berdiskusi, jajaran Pemkab Kukar bersama sekitar 40 pemilik IUP berkunjung ke beberapa greenhouse dan peternakan domba yang ada di wilayah Hambalang, Kabupaten Bogor.

“Mudah-mudahan itu bisa kita kembangkan di Kaltim. Insya Allah, Pak Bupati sudah menyiapkan lahan sekitar 50 hektare di Kutai Kartanegara,” jelas Akmal.

Akmal Malik menyebut pertemuan ini menjadi langkah awal dalam orkestrasi untuk kebersamaan, kolaborasi dan memastikan upaya-upaya penanganan ketahanan pangan di Kaltim bisa berjalan dengan baik.

“Kami yakin dengan kontribusi teman-teman swasta, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi akan bisa membangun ketahanan di Kaltim,” pungkas Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini.

Tampak hadir, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim, Munawwar, dan Direktur Utama Bankaltimtara Muhammad Yamin. (*/bro2)

Kinerja Turun 93 Persen, Sekdaprov Kaltim: KPD Harus Lebih Aktif

BERANDAPOST.COM, SAMARINDA – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sri Wahyuni menyebut telah terjadi penurunan kinerja yang baik sebesar 93 persen. Angka itu merupakan hasil dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2023 lalu.

Sri menyampaikan hal tersebut pada Rapat Koordinasi (Rakor) SAKIP Tahun 2024 di Lingkungan Pemprov Kaltim yang digelar di Hotel Mercure Samarinda pada Senin (15/1/2024) kemarin.

“Perlunya keterkaitan antara capaian kinerja dan akuntabilitas kinerja. Maka seluruh perangkat daerah agar bersama-sama membedah SAKIP masing-masing,” kata Sri Wahyuni seperti dilansir dari Diskominfo Kaltim, Selasa (16/1/2024).

Dia bahkan turut menyoroti peran kepala perangkat daerah (KPD) dalam pengawalan SAKIP yang menganggap tanggung jawab ini hanya pada staf program atau sekretaris.

“Kepala perangkat daerah harus lebih aktif terlibat dalam proses SAKIP, karena akuntabilitas berkaitan langsung dengan kinerja seluruh perangkat daerah,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Sri Wahyuni menyampaikan bahwa target untuk SAKIP di Provinsi Kaltim pada tahun 2026, yakni mencapai nilai A. Sehingga diharapkan rakor kali ini menjadi awal pembahasan serius terkait SAKIP.

“Bukan sekadar laporan, melainkan dokumen yang menjadi perhatian bersama dengan tujuan mencapai nilai A pada 2026,” ujarnya.

Adapun Rakor SAKIP Tahun 2024 mencakup penjelasan peta jabatan, komitmen untuk Srikandi, dan penataan mekanisme perjalanan dinas di tahun ini. Kemudian ditutup dengan kick off RKPD dan Renja Tahun 2025.

Turut hadir dalam Rakor SAKIP Tahun 2024, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Faisal, serta Pimpinan PD lingkup Pemprov. Kaltim. (*/bro2)

Proyek KIPP IKN 63 Persen, Kejar Target Upacara HUT Ke-79 RI

BERANDAPOST.COM, NUSANTARA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kian masif. Percepatan pembangunan terutama dilakukan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Pasalnya, KIPP IKN akan dipersiapkan sebagai lokasi Upacara Kenegaraan pada Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Melansir laman Diskominfo Kaltim, Selasa (16/1), Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Perizinan IKN Otorita IKN, Muhammad Agung Syahputra menjelaskan bahwa pembangunan kompleks Istana Negara dan kantor-kantor kementerian sudah mencapai 63 persen.

“Kalau dari luar, memang terlihat masih hutan saja. Tapi di dalam, pembangunannya sudah masif,” katanyan.

Desain Istana Negara berbentuk garuda merupakan bangunan utama yang dikelilingi kantor-kantor kementerian koordinator. Di tengah-tengah, akan dibuat danau dan airnya berasal dari Bendungan Sepaku Semoi.

“Jadi Nanti Istana negara dan kantor kementerian berada di satu kawasan yang terkoneksi. Setiap pegawai jalan kaki saja dari kantor ke kantor. Melintasi jembatan-jembatan kecil di tengah danau,” terangnya lagi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan infrastruktur dasar IKN Tahap 1 di Kalimantan Timur, termasuk kantor pemerintahan KIPP selesai pada 2024.

“Konstruksi Tahap 1 ini, kontrak pekerjaannya telah dimulai sejak 2021 seperti pembangunan jalan tol akses IKN tahap 1, Bendungan Sepaku Semoi, Istana Negara dan Kantor Presiden,” ujar Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H Sumadilaga.

Beberapa infrastruktur dasar IKN yang akan selesai pada 2024 yakni pemenuhan kebutuhan air bersih dan beberapa jaringan jalan guna meningkatkan konektivitas ke kawasan IKN. Saat ini tengah diselesaikan pembangunan jalan tol menuju ke KIPP IKN.

Terdapat tiga seksi proyek jalan tol IK yakni Seksi 3A Karang Joang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 kilometer (km), Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km.

“Ketiga seksi ditargetkan rampung pada Juli 2024,” ucapnya. (*/bro2)