Tag: CSR

Program KSB KPI Unit Balikpapan Raih Penghargaan dari La Tofi
Chairman La Tofi School of Social Responsibility, La Tofi menyerahkan Nusantara Award 2024 kepada perwakilan PT KPI Unit Balikpapan. (Istimewa)

Program KSB KPI Unit Balikpapan Raih Penghargaan dari La Tofi

EKONOMI·

BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balikpapan menerima Penghargaan Nusantara Award dalam kategori Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Chairman La Tofi School of Social Responsibility, La Tofi, di Hotel Kempinski Jakarta.

Di tempat lain, Area Manager Communication, Relations & CSR PT KPI Unit Balikpapan, Dodi Yapsenang mengungkapkan apresiasi terhadap program Kampung Siaga Bencana (KSB) dan program pelatihan lainnya.

“Kami sangat berterima kasih atas kontribusi yang baik yang telah dilakukan kelompok KSB baik di Kelurahan Baru Tengah maupun Kelurahan Margasari,” kata Dodi disitat dari rilis tertulis, Jumat (19/7/2024).

Sejak tahun 2021, kelompok KSB aktif dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait mitigasi bencana. Anggota kelompok telah dibekali berbagai pelatihan, termasuk Penanganan Pertama Gawat Darurat (PPGD), Pelatihan Pemadaman Api Skala Rumah Tangga, Pelatihan Mengoperasikan Hydrant Kering dan Nozzle, serta pelatihan lainnya yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas anggota kelompok.

Dodi juga menyampaikan harapannya terhadap keberlanjutan program KSB sebagai implementasi dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.

“Kami berharap kegiatan edukasi dan pelatihan lainnya dapat terus kami lakukan untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi keadaan darurat yang dapat terjadi kapan saja,” tambah Dodi.

Chairman The La Tofi School of CSR, La Tofi, menjelaskan bahwa pemberian penghargaan Nusantara CSR Awards kali ini sebelumnya dilanjutkan dengan Wisuda Program Certified MBA (CMBA) Master CSR bagi 41 orang wisudawan. Salah satu wisudawan tersebut merupakan Officer CSR PT KPI Unit Balikpapan.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pelaku CSR perusahaan agar lebih aktif dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kelompok KSB juga aktif sebagai relawan di Kota Balikpapan yang siap membantu dalam penanganan bencana. Pada tahun ini, PT KPI Unit Balikpapan dan kelompok KSB turut serta dalam penanganan bencana kebakaran di Klandasan Ulu.

Dalam kejadian bencana pada bulan Maret tersebut, KSB turut serta dalam pengelolaan posko bencana dan distribusi bantuan bekerja sama dengan pemerintah setempat dan berbagai pihak lainnya.

Selain turut serta dalam situasi darurat atau bencana, PT KPI Unit Balikpapan bersama kelompok KSB memiliki agenda rutin dalam melakukan edukasi dan simulasi keadaan darurat, melibatkan para pelajar di Balikpapan dan Penajam Paser Utara.

Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Lambat, Ini Tantangannya
Kementerian PUPR mengakui penyediaan akses air minum dan sanitasi sangat lambat di Indonesia dan akan dibahas dalam World Water Forum ke-10 yang akan diselenggarakan di Bali pada 18-24 Mei 2024 mendatang. (PUPR)

Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Lambat, Ini Tantangannya

NASIONAL·

BERANDAPOST.COM, JAKARTA – Akses air minum layak dan aman masih menjadi tantangan Indonesia. Capaiannya cukup lambat setiap tahun.

Direktur Jenderal Cipta Karya, Diana Kusumastuti menyebut akses air minum layak saat ini baru mencapai 91 persen dan dengan akses air minum aman sebesar 11,8 persen.

“Capaian akses air minum layak hanya meningkat sekitar 1 persen per tahun dan laju pertumbuhan akses perpipaan tidak sampai 1 persen selama 5 tahun terakhir,” kata Diana dilansir dari laman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Minggu (28/1/2024).

Menurut Diana, kebijakan penyediaan air minum perlu dilakukan melalui beberapa hal seperti peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas, peningkatan kapasitas dan peran penyelenggaraan Sistem Penyediaam Air Minum (SPAM), serta peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholders terkait anggaran.

“Tantangan yang harus dihadapi dalam mencapai target 100 persen akses aman air minum antara lain adalah urbanisasi dan kependudukan, kewilayahan, regulasi, pemerintahan, perekonomian, dan lingkungan,” sebutnya.

Tantangan tersebut dapat diatasi melalui keterpaduan pembangunan berbasis penataan ruang, pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, dan meningkatkan pendanaan pembangunan melalui partisipasi badan usaha atau pihak swasta dan Alternatif Pembiayaan lainnya.

“Seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), CSR, hibah dan lainnya,” ujar dia.

Pengembangan infrastruktur air minum dan sanitasi juga diperlukan kerja sama dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Dalam pengembangan SPAM misalnya, infrastruktur yang dibangun dari unit air baku, unit produksi, serta unit distribusi dan pelayanannya merupakan hasil kolaborasi bersama,” jelasnya.

Saat ini terdapat 410 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum dan 85 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk kelembagaan pengelolaan SPAM. Sementara 26 kabupaten/kota masih belum memiliki lembaga pengelola.

“Untuk kelembagaan tingkat masyarakat, terdapat 37.482 kelompok masyarakat yang tersebar di 415 kabupaten/kota,” imbuhnya.

Upaya penyediaan air minum sangat terkait dengan sektor sanitasi, khususnya dalam pengelolaan air limbah dan sampah. Namun kondisi pelayanan air limbah domestik dan persampahan di kawasan permukiman masih belum memadai.

Salah satu penyebabnya karena masih terjadi pembuangan limbah secara langsung ke lingkungan (direct discharge), yang berimbas kepada pencemaran sungai akibat air limbah domestik sebesar 75 persen di Indonesia.

“Kami terus mendukung penyediaan akses sanitasi melalui pembangunan berbagai infrastruktur seperti Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), IPAL terpusat skala regional atau kota, IPAL terpusat skala permukiman dan SANIMAS, serta tangki septik,” bebernya.

“Sehingga peran pemerintah daerah juga penting seperti dalam penyiapan lahan, kelembagaan pengelola, biaya operasi dan pemeliharaan serta lainnya,” sambung Diana.

Untuk itu, Kementerian PUPR bersama World Water Council telah menyusun rangkaian pertemuan sesuai dengan tiga proses utama, yaitu proses politik, proses regional dan proses tematik. Langkah itu merupakan persiapan menuju World Water Forum ke-10 yang akan diselenggarakan di Bali pada 18-24 Mei 2024 mendatang.

“Kami berharap forum ini akan menjadi sarana mencari solusi nyata bagi isu air minum dan sanitasi di Indonesia. Semua pihak harus bersinergi untuk menjawab tantangan besar terkait air ini,” pungkasnya. (*/bro2)