PDIP Rekomendasikan Edi Damansyah-Rendi Solihin, Ada Najirah di Bontang

BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan telah mengumumkan nama-nama calon kepala daerah untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Terdapat tiga nama calon dan 58 nama calon bupati-wakil bupati serta calon wali kota-wakil walikota.

Melansir Jatimtimes.com, Jumat (31/5/2024), daftar nama yang direkomendasikan tersebut tertuang dalam surat dengan nomor 6165/IN/DPP/V/2024. Surat itu berperihal instruksi dan pemantapan batch-1 tim pemenangan daerah Pilkada Serentak 2024.

Surat DPP PDI Perjuangan ditandangani oleh Ketua Bambang Wuryanto dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiayanto pada 30 Mei 2024. Surat tersebut ditujukan kepada calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah.

Dari nama-nama yang mendapat rekomendasi, hanya ada 15 nama yang sudah direkomendasikan berpasangan. Salah satunya adalah Edi Damansyah-Rendi Solihin untuk Pilkada Kutai Kartanegara. Sedangkan untuk Kota Bontang terdapat nama Najirah.

Selain itu, DPP PDI Perjuangan juga meminta nama-nama yang terdapat dalam surat rekomendasi untuk mengirimkan tim pemenangan yang terdiri dari 9 orang untuk mengikuti pelatihan khusus pada 5 hingga 7 Juni di Bogor. (*/bro2)

Cegah Demam Berdarah, Amir Komandoi Kerja Bakti di SDN 021 Gunung Samarinda

BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Musim hujan membuat tingkat kerawan penyebaran demam berdarah dengue (DBD) menjadi tinggi. Air yang menggenang merupakan sarang nyamuk aedes aegypti untuk berkembang biak.

Komite Sekolah Dasar Negeri (SDN) 021 Gunung Samarinda bergerak untuk mencegah penyebaran DBD. Salah satunya dengan melakukan bersih-bersih sekolah, Sabtu (20/1/2024) pagi.

“Kerja bakti ini melibatkan seluruh orangtua murid,” kata Amir selaku Ketua Komite SDN 021 Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara.

Amir yang juga tokoh masyarakat di Kelurahan Gunung Samarinda menjelaskan kerja bakti merupakan peran orangtua yang peduli kesehatan dan keselamatan anak-anaknya.

“Apalagi saat perubahan cuaca saat ini, jadi kerja bakti adalah langkah antisipasi dari kami untuk anak-anak,” jelasnya.

Komite SDN 021 Gunung Samarinda awalnya mengadakan rapat bersama dan pengasapan atau fogging sebelum kerja bakti. Fogging untuk memberantas DBD.

“Kalau fogging dibantu puskesmas, kami minta tolong ke Dinas Kesehatan untuk menurunkan petugasnya,” ungkap Amir yang juga mantan Ketua DPC GMNI Balikpapan ini.

Pihaknya turut mengajak RT dan warga sekitar lingkugan sekolah untuk turut berpartisipasi. Sekaligus memberikan edukasi pentingnya menjaga kebersihan dan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

“Jadi aksi ini betul-betul bentuk kepedulian kami untuk sekolah dan mendapat dukungan para guru,” ucapnya.

Bahkan kerja bakti ini mendapat dukungan penuh dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

“Alhamdulillah, kami mendapat dukungan Wakil Ketua DPRD Balikpapan Bapak Budiono dan Bapak Safaruddin dari DPR RI,” pungkas mantan aktivis mahasiswa ini. (*/bro2)

Proyek Fisik Tidak Tuntas, Budiono: APBD 2024 Harus Dimaksimalkan

Proyek Fisik Tidak Tuntas, Budiono: APBD 2024 Harus Dimaksimalkan

BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 telah ditetapkan sebesar Rp4,1 triliun. Dipergunakan untuk merealisasika visi misi Wali Kota Balikpapan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Namun Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan Budiono tidak ingin anggaran sebesar itu tak terserap maksimal seperti pada APBD 2023 lalu.

“Tahun lalu tidak maksimal, banyak proyek fisik yang tak tuntas,” kata Budiono, Selasa (9/1/2024).

Proyek yang dimaksud meliputi pembangunan Sekolah Terpadu di Perumahan Balikpapan Regency, kemudian pengerjaan drainase di Jalan Ruhui Rahayu. Termasuk proyek pengendali banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal di Jalan MT Haryono.

Bahkan kontraktor dari proyek-proyek tersebut mendapat perpanjangan waktu hingga 50 hari kerja meski tidak merampungkan pekerjaan sesuai target, yakni akhir Desember 2023.

“Tentunya kami sesalkan,” ucapnya.

Budiono menilai, perencanaan dan pelaksanaan teknis jauh dari harapan masyarakat yang ingin infrastruktur lebih baik. “Hasilnya belum bisa dirasakan, masyarakat mulai terganggu,” ujarnya.

Seperti proyek pengendali banjir DAS Ampal yang senilai Rp138 miliar. Baru mencapai 80,68 persen hingga 31 Desember 2023.

Proyek yang juga dilaporkan oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, kerap menjadi sorotan masyarakat pengguna jalan dan pelaku usaha.

Kedua jalur rusak parah. Berdebu ketika panas, dan becek licin saat hujan. Omzet pelaku usaha seperti rumah makan atau restoran juga terjun bebas. Bahkan beberapa pelaku usaha memilih pindah ke lokasi yang baru.

“Sebenarnya masyarakat berharap Balikpapan jadi lebih baik, tetapi kalau APBD digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang belum bisa dirasakan dengan maksimal, maka masyarakat mulai terganggu,” tutur politikus PDI Perjuangan ini.

Untuk itu, Budiono mengingatkan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran lainnya, agar benar-benar memaksimalkan penyerapan APBD 2024 sesuai dengan program yang dijalankan.

“Contoh di Jalan MT Haryono (proyek DAS Ampal), masyarakat terganggu sekali. Pelayanan air bersih juga masih kesulitan,” tegasnya. (bro2)