Pj Bupati PPU Makmur Marbun Akhirnya Melantik Tiga Pejabat Eselon

BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Akmal Malik akhirnya melantik tiga pejabat, yakni Iwan Kadir Yatim sebagai Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) PPU, Rakhmadi menjabat Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Syafaruddin sebagai Lurah Penajam.

Ketiga Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut sebelumnya berhalangan hadir dalam pelantikan 109 pejabat administrator dan pengawas eselon III dan IV di lingkungan Pemkab PPU pada 26 Januari lalu.

Makmur mengatakan, dalam struktur pemerintahan dan kelembagaan tidak ada yang namanya lahan basah ataupun kering. Pasalnya, sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Pekerjaannya terencana melalui sistem. Jadi, jangan beranggapan kalau dibuang,” tegas Makmur, Senin (30/1/2024) kemarin.

Dirinya berharap ASN yang dilantik benar-benar bekerja maksimal untuk melayani masyarakat. Dia juga mengajak para pejabatnya agar bergerak bersama dalam menjalankan program pemerintahan.

“Jadikanlah agama sebagai landasan dan fondasi dalam bekerja,” pesannya.

Untuk diketahui, masih terdapat dua pejabat yang belum dilantik yakni Alam Prawira Negara dan Intan Mestika. Keduanya tengah dalam status cuti. (*/bro2)

Data Desa dan Kelurahan Presisi Masuk Tahap Monitoring IPB

BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Program Data Desa dan Kelurahan Presisi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah memasuki tahap monitoring, evaluasi dan pra-pelaporan oleh tim dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Program yang menjadi proyek percontohan tersebut merupakan gagasan bersama Pemprov Kaltim dengan Pemkab PPU.

Pj Bupati PPU, Makmur Marbun mengatakan program bersama itu sudah mendekati sempurna meski dalam proses pra-pelaporan oleh IPB.

“Adanya satu data presisi menjadi pedoman Pemkab bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Khususnya terkait program yang akan dilakukan pada 5 tahun hingga 10 tahun ke depan. Termasuk mengecek program yang sudah terlaksana atau belum,” kata Makmur Marbun, Senin (29/1/2024) kemarin.

Menurutnya, satu data presisi dapat menjadi peta jalan (roadmap) yang nyata dengan kondisi kekikinian. Tentunya dengan mengidentifıkasi potensi yang dapat dikembangkan, khususnya di tingkat desa dan kelurahan.

“Sehingga perencanaan pembangunan bisa lebih baik,” ucapnya.

Berbagai program telah merujuk pada satu data presisi. Mulai dari penyaluran bantuan sosial (bansos), penggunaan dana desa, identifikasi dalam penurunan stunting, pengembangan sektor pertanian, perkebunan hingga pariwisata.

“Terkadang semangat membangun tidak disesuaikan dengan perencanaan dan kebutuhan di masyarakat, tidak diperhitungkan asas kebermanfaatannya sehingga menjadi mangkrak,” imbuhnya.

Bagi Marbun, hal terpenting dalam pembangunan adalab kesesuaian dengan potensi kondisi dan kebutuhan masyarakat. “Apalagi PPU bersandingan dengan IKN,” sebutnya.

Sehingga dirinya mengimbau seluruh perangkatnya agar memanfaatkan basis data akurat presisi untuk melaksanakan program pembangunan daerah. Sehingga PPU tidak tertinggal jauh.

“Seiring pembangunan dan transformasi IKN,” pungkasnya. (*/bro2)

Rendahnya Kedisiplinan ASN Kelurahan di PPU, Ini Buktinya!

BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun memberikan instruksi kepada para asisten serta beberapa kepala dinas untuk melakukan inpeksi mendadak (sidak) di seluruh kelurahan. Dilaksanakan pada Selasa (16/1/2024) lalu.

Instruksi itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian Pj Bupati terhadap tingkat kehadiran dan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) PPU, Hadi Saputro mengatakan, dirinya mendapat instruksi dari Pj Bupati untuk sidak di Kelurahan Buluminung. Hasilnya ada kekurangan dalam tingkat kehadiran para ASN di sana.

“Saya datang di kantor kelurahan pada pukul 07.29 dan melihat pintu kantor dalam keadaan terkunci, belum ada petugas yang hadir, setelah menunggu selama tujuh menit tepatnya pukul 07.37 baru ada salah satu petugas yang datang membuka pintu kantor,” jelas Hadi, Kamis (18/1).

Kantor Lurah Buluminung terdapat 7 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memiliki Tenaga Harian Lepas (THL). Namun ketika ditunggu hingga pukul 08.00 Wita, pegawai lainnya belum juga datang.

“Saya bertanya langsung ke warga sekitar, mereka mengungkapkan bahwa kebiasaan aparatur di sini sekitar jam 08.30 sampai jam 09.00 datang. Karena tidak bertemu dengan Lurah, saya langsung di perintahkan Pj Bupati untuk kembali,” bebernya.

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Mawar yang diinstruksikan untuk memonitoring kehadiran ASN di Kelurahan Riko. Ditemukan pagar tertutup dan kantor dalam keadaan kosong pada pukul 08.10 Wita.

“Setelah menunggu selama satu setengah jam, tepat pukul 09.27, baru satu pegawai THL yang datang,” terangnya.

Mawar juga mengungkapkan percakapan singkat dengan pegawai tersebut, dimana Kantor Lurah Riko memiliki 5 PNS dan 10 THL. Sementara yang hadir pada saat itu hanya dua orang THL.

“Saat berteduh di salah satu rumah warga di sekitar kelurahan, sambil berbincang- bincang, warga tersebut menyampaikan bahwa pintu kantor baru dibuka jam 07.30 pagi, sementara pegawai kelurahan cenderung datang jam 09.00,” ungkap Mawar.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan, Jansje Grace Makisurat melakukan sidak di Kantor Lurah Penajam yang memiliki 9 PNS dan 19 THL. Jumlah yang hadir 2 PNS dan 3 THL. Sebanyak 23 pegawai tidak hadir saat itu.

Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Tita Deritayati justru menemukan tingkat kedisiplinan yang tinggi di Kelurahakan Nipah-nipah. ASN hasir tepat waktu.

“Dari 7 PNS dan 16 THL, hanya 4 orang yang keterangannya izin,” ungkapnya Tita.

Lebih lanjut, Kasat Pol PP dan Kepala Dinas Perhubungan disaat mintai keterangan hasil monitoring kehadiran aparatur kelurahan yang di tugaskannya tidak berada ditempat karena ada tugas mendampingi Pj Bupati ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Terpisah, Asisten III Bidang Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah(Setda) PPU, Ahmad Usman menjelaskan hasil evaluasi dari sidak ditemukan 146 pegawai.

“Ini menggambarkan ketidakdisiplinan dalam menjalankan tugas sehari-hari,” tegasnya.

Ke depan akan diberlakukan sistem absensi menggunakan sidik jari atau fingerprint guna mendorong tingkat kedisiplinan ASN kelurahan.

“Karena ada banyak laporan kepada Pj Bupati, kalau kelurahan sering buka kantor dan aparaturnya datang di atas jam 9 pagi,” ungkapnya. (*/bro2)