Rendahnya Kedisiplinan ASN Kelurahan di PPU, Ini Buktinya!

BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun memberikan instruksi kepada para asisten serta beberapa kepala dinas untuk melakukan inpeksi mendadak (sidak) di seluruh kelurahan. Dilaksanakan pada Selasa (16/1/2024) lalu.

Instruksi itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian Pj Bupati terhadap tingkat kehadiran dan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) PPU, Hadi Saputro mengatakan, dirinya mendapat instruksi dari Pj Bupati untuk sidak di Kelurahan Buluminung. Hasilnya ada kekurangan dalam tingkat kehadiran para ASN di sana.

“Saya datang di kantor kelurahan pada pukul 07.29 dan melihat pintu kantor dalam keadaan terkunci, belum ada petugas yang hadir, setelah menunggu selama tujuh menit tepatnya pukul 07.37 baru ada salah satu petugas yang datang membuka pintu kantor,” jelas Hadi, Kamis (18/1).

Kantor Lurah Buluminung terdapat 7 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memiliki Tenaga Harian Lepas (THL). Namun ketika ditunggu hingga pukul 08.00 Wita, pegawai lainnya belum juga datang.

“Saya bertanya langsung ke warga sekitar, mereka mengungkapkan bahwa kebiasaan aparatur di sini sekitar jam 08.30 sampai jam 09.00 datang. Karena tidak bertemu dengan Lurah, saya langsung di perintahkan Pj Bupati untuk kembali,” bebernya.

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Mawar yang diinstruksikan untuk memonitoring kehadiran ASN di Kelurahan Riko. Ditemukan pagar tertutup dan kantor dalam keadaan kosong pada pukul 08.10 Wita.

“Setelah menunggu selama satu setengah jam, tepat pukul 09.27, baru satu pegawai THL yang datang,” terangnya.

Mawar juga mengungkapkan percakapan singkat dengan pegawai tersebut, dimana Kantor Lurah Riko memiliki 5 PNS dan 10 THL. Sementara yang hadir pada saat itu hanya dua orang THL.

“Saat berteduh di salah satu rumah warga di sekitar kelurahan, sambil berbincang- bincang, warga tersebut menyampaikan bahwa pintu kantor baru dibuka jam 07.30 pagi, sementara pegawai kelurahan cenderung datang jam 09.00,” ungkap Mawar.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan, Jansje Grace Makisurat melakukan sidak di Kantor Lurah Penajam yang memiliki 9 PNS dan 19 THL. Jumlah yang hadir 2 PNS dan 3 THL. Sebanyak 23 pegawai tidak hadir saat itu.

Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Tita Deritayati justru menemukan tingkat kedisiplinan yang tinggi di Kelurahakan Nipah-nipah. ASN hasir tepat waktu.

“Dari 7 PNS dan 16 THL, hanya 4 orang yang keterangannya izin,” ungkapnya Tita.

Lebih lanjut, Kasat Pol PP dan Kepala Dinas Perhubungan disaat mintai keterangan hasil monitoring kehadiran aparatur kelurahan yang di tugaskannya tidak berada ditempat karena ada tugas mendampingi Pj Bupati ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Terpisah, Asisten III Bidang Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah(Setda) PPU, Ahmad Usman menjelaskan hasil evaluasi dari sidak ditemukan 146 pegawai.

“Ini menggambarkan ketidakdisiplinan dalam menjalankan tugas sehari-hari,” tegasnya.

Ke depan akan diberlakukan sistem absensi menggunakan sidik jari atau fingerprint guna mendorong tingkat kedisiplinan ASN kelurahan.

“Karena ada banyak laporan kepada Pj Bupati, kalau kelurahan sering buka kantor dan aparaturnya datang di atas jam 9 pagi,” ungkapnya. (*/bro2)

Jokowi Groundbreaking Masjid Negara di IKN, Pj Bupati PPU Ikut Mendampingi

BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PP), Makmur Marbun turut mendampingi langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking sejumlah proyek strategis nasional di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Salah satunya adalah pembangunan Masjid Negara yang juga berada di kawasan IKN pada Rabu (17/1/2024) kemarin. Masjid Negara itu berkapasitas 61 ribu orang ketika pembangunannya sudah rampung.

Jokowi menyebut nilai konstruksi Masjid Negara yang mencapai Rp940 miliar akan dilengkapi infrastruktur kawasan seperti lahan, jalan dan jembatan.

“Memang sangat besar sekali masjid ini nanti,” kata Jokowi di IKN.

Sekeliling Masjid Negara akan dikelilingi oleh air karena dibuatkan embung untuk memoles eksterior masjid. Sehingga membuat masjid ini tidak hanya terlihat indah dari dalam.

“Saya dibisiki bisa selesai akhir tahun ini,” ungkapnya Jokowi.

Selain itu, Jokowi menyatakan bahwa pembangunan rumah ibadah di IKN tidak akan berhenti di masjid saja. Nanti akan ada pembangunan gereja, katedral, wihara, pura, hingga kelenteng.

“Akan menunjukkan betapa kita ini sangat beragam, tetapi kerukunan tetap terus kita jaga untuk membangun persatuan di negara kita,” ujarnya.

Selain Masjid Negara, pada kesempatan itu juga dilakukan groundbreaking sejumlah pembangunan infrastruktur di IKN dalam tiga kategori proyek. Tiga jenis proyek itu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, dan lembaga negara. (*/bro2)

Pemkab PPU Gandeng Solo Technopark untuk Pendidikan Vokasi dan Peningkatan SDM

BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar rapat jalinan kerja sama dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark secara virtual di ruang kerja Bupati PPU pada Selasa (16/1/2024) kemarin.

Turut mendampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) beserta jajaran dan dihadiri pimpinan BLUD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark Yudit Cahyantoro.

Penjabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun mengatakan, upaya kerja sama guna menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

“Program vokasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan tenaga kerja, untuk menyinkronkan akselerasi terkait kebutuhan dunia industri, dan ketersediaan lapangan pekerjaan,” ungkap Makmur.

Pemkab PPU akan melakukan pembenahan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjelang pemindahan ibu kota negara ke Nusantara yang tentunya memerlukan banyak lapangan pekerjaan.

“Kuota yang disiapkan untuk tenaga lokal hanya 30 persen, tentu kami tidak dapat memaksa untuk masuk ke sana karena kualifikasi pendidikan kompetensi SDM harus selaras dengan yang diperlukan,” ucapnya.

Sehingga akan dipetakan posisi tenaga kerja dari para pengangguran terbuka setelah lulus SMA/SMK berdasarkan data dari Pemprov Kaltim. Mengingat PPU memiliki penduduk 193.554 jiwa yang tersebar di empat kecamatan.

“Melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi hanya 70 persen, artinya ada 30 persen tidak melanjutkan. Dalam arti masuk di dunia kerja. Tentu dunia kerja memerlukan spesifikasi kualifikasi pendidikan dan kompetensi, sehingga mereka tidak dapat masuk ke dunia industri,” terangnya.

Selain itu, Pemkab PPU ingin para calon tenaga kerja masuk ke Balai Latihan Kerja (BLK) agar memiliki sertifikat, kompetensi dan berdaya saing di dunia industri.

“Tidak hanya BLK, namun sertifikasi internal akan kami lakukan dan dapat tertangani dengan baik bersama UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark,” ujarnya.

Terdapat 6 item prioritas pelatihan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi seperti bidang pengelasan, rigging, scaffolding, perpipaan, elektrikal atau kelistrikan, dan mekanik.

“Harapannya dapat meningkatkan pengetahuan calon tenaga kerja serta mengurangi angka pengangguran,” pungkasnya. (*/bro2)