BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan meluncurkan program bernama “Kota Kita” dengan tujuan utama penataan permukiman berkelanjutan dan pengentasan kawasan kumuh.
Program ini menggantikan inisiatif sebelumnya, Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku, yang berakhir pada 2023 kemarin.
Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Balikpapan, Rafiuddin, menyatakan bahwa Kelurahan Gunung Sari Ulu (GSU) dipilih sebagai pilot project dalam program ini.
Dirinya menjelaskan, fokus utama dari “Kota Kita” adalah pada penyediaan air bersih dan proteksi kebakaran di kawasan kumuh.
“Kami akan fokus pada kawasan RT 29, RT 35, RT 37, dan RT 40,” ujar Rafiuddin pada Kamis (22/8/2024).
Kriteria kawasan kumuh dalam program ini mencakup area yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan sistem proteksi kebakaran.
Baca juga: Pemkot Balikpapan Persiapkan Regulasi Pemanfaatan Videotron
Selain itu, kawasan ini biasanya mengalami kondisi lingkungan yang tidak memadai, dengan infrastruktur yang kurang terawat dan potensi risiko kebakaran yang tinggi.
Penataan akan melibatkan peningkatan sumur bor dalam yang sudah ada di RT 35 sejak 2022.
METODE KERJA SAMA PENTAHELIX
“Sumur ini dirancang untuk mencangkup kebutuhan air di empat RT sekaligus,” jelasnya.
Meskipun sumur bor telah ada, air yang dihasilkan masih belum layak digunakan karena warnanya yang kuning.
“Kami akan melakukan perawatan terlebih dahulu agar air baku ini bisa dimanfaatkan warga secara maksimal,” tambah Rafiuddin.
Baca juga: Nurlena Rahmad Kenakan Busana Pesisir Balikpapan di HUT ke-79 RI
Perawatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa air bersih yang dihasilkan memenuhi standar kesehatan dan bisa digunakan oleh masyarakat setempat.
Program ini menerapkan metode kerja sama pentahelix yang melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media. Kolaborasi ini bertujuan untuk mewujudkan Balikpapan sebagai kota yang layak huni dengan infrastruktur yang memadai.
Kerja sama dengan sektor swasta akan difokuskan pada penyediaan dukungan infrastruktur yang diperlukan untuk membuat air baku layak konsumsi.
“Kami sudah rapat dengan perusahaan. Mereka menyambut positif dan tinggal menunggu tindak lanjut,” pungkas Rafiuddin. (bro2)