BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) berupaya memperluas jaringan gas rumah tangga (jargas) untuk masyarakat. Bahkan telah mengusulkan penambahan hingga 36.000 sambungan rumah (SR).
Namun realisasi program tersebut harus tertunda karena penyetopan program jargas dari APBN oleh pemerintah pusat.
“Sudah kami usulkan, 36.000 sambungan rumah. Tapi rupanya pemerintah pusat masih menahan program APBN untuk jargas,” ungkap Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab PPU, Sodikin, Kamis (10/4/2025).
Upaya memperluas jargas bukan tanpa jalan. Saat kepemimpinan Pj Bupati Zainal Arifin, Pemkab PPU sempat menjajaki kerja sama dengan Perusahaan Gas Negara (PGN). Hanya saja, perbedaan harga menjadi kendala utama.
“Kalau harga gas yang sekarang sekitar Rp5.000 per kubik. Sedangkan dari PGN bisa Rp10 ribu sampai Rp18 ribu per kubik,” katanya.
Sehingga perbedaan atau disparitas harga bisa menimbulkan persoalan. Pemkab PPU tidak ingin satu wilayah ada gas murah, tapi lokasi lain jauh lebih mahal.
“Bisa bikin gaduh,” ucapnya.
AJAK BUPATI AUDIENSI KEMENTERIAN ESDM
Karena itu, Pemkab PPU memilih untuk tidak terburu-buru. Sodikin menyebut pihaknya telah menyampaikan kepada Bupati Mudyat Noor untuk menjadwalkan audiensi ulang ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Audiensi tersebut guna mendorong percepatan program jargas untuk Benuo Taka.
“Kita rencanakan audiensi langsung ke Kementerian ESDM. Mudah-mudahan dengan Bupati PPU, Mudyat Noor yang langsung ke sana, bisa mendapat respons positif,” ucapnya optimistis.
Ia menerangkan, saat ini cakupan jargas baru mencapai sekitar 18 persen. Sehingga masih memerlukan banyak sambungan.
“Masyarakat juga sudah banyak yang menyadari pentingnya jargas untuk kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya.
Sehingga apabila usulan tambahan sambungan rumah mendapat persetujuan, angka tersebut bisa melonjak hingga 80 persen.
“Tentunya dapat memberikan dampak besar ke masyarakat dan efisiensi energi bagi daerah,” imbuhnya Sodikin. (adv/bro3)