BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) PPU meluncurkan program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa. Program tersebut merupakan upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan.
Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu menjadi lokasi peluncuran program ini pada Kamis (15/06/2025). Seluruh kepala desa se-Kabupaten PPU, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa lainnya. mengikuti kegiatan.
Program Jaga Desa merupakan hasil kolaborasi strategis antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kejaksaan Agung RI. Penerapannya kini juga mulai menyentuh berbagai daerah.
Sehingga tujuan utama program ini adalah untuk memberikan pemahaman hukum yang kuat kepada aparatur desa, mengawal transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Selain itu juga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, bersih, dan berdaya saing.
PENDAMPINGAN HUKUM BAGI WARGA DESA
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, menegaskan pentingnya pemahaman hukum bagi aparatur desa dalam menjalankan roda pemerintahan yang akuntabel.
“Kepala desa adalah pemimpin dan manajer tingkat desa. Program ini menjadi daya dukung dalam implementasi regulasi dan pengelolaan keuangan agar sesuai aturan,” ujarnya.
Tohar menekankan bahwa program Jaga Desa merupakan langkah konkret Pemkab PPU untuk memastikan pembangunan desa berlangsung transparan, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan sinergi lintas sektor ini, Pemkab PPU juga berharap dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
“Dengan penguatan regulasi dan pendampingan hukum, desa makin berdaya, rakyat makin sejahtera,” pungkas Tohar. (adv/bro3)