BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Untuk pertama kalinya, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) menggelar Lomba Kelurahan. Lomba ini sebagai ajang evaluasi kinerja dan wadah inovasi pelayanan masyarakat.
Lomba ini bukan sekadar menjadi ajang unjuk gigi bagi kelurahan. Melainkan menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan pangan pada tingkat lokal.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) PPU, Nicko Herlambang, menegaskan bahwa lomba ini merupakan langkah awal. Bahkan ia menyebut cukup strategis untuk menggali potensi dan mengukur capaian pembangunan wilayah kelurahan.
“Kita sudah melombakan untuk tingkat desa sejak 2024. Sekarang adalah giliran kelurahan. Ini adalah momentum pertama yang akan kita jadikan landasan evaluasi berkelanjutan,” ujar Nicko, Senin (14/4/2025).
Nicko juga menjelaskan bahwa dasar hukum pelaksanaan lomba ini sudah ada sejak 2017. Namun keterbatasan anggaran membuat pelaksanaannya baru bisa pada tahun ini.
“Karena lomba ini penting untuk mengukur sejauh mana kelurahan kita berkembang,” tambahnya.
FOKUS KETAHANAN PANGAN
Lomba Kelurahan 2025 mengangkat tema “Desa dan Kelurahan Tangguh Pangan Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional Menuju Indonesia Emas”. Tema tersebut bahkan sejalan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang telah mencanangkan hal serupa.
Selain itu, lomba kelurahan lebih fokus terhadap penilaian pada inovasi dan kinerja kelurahan dalam mendukung program ketahanan pangan, termasuk kegiatan seperti pembagian bibit, pembinaan RT, dan pelibatan aktif Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
Rangkaian lomba berlangsung sejak Maret hingga Mei 2025. Tahapan lomba mencakup pengumpulan dokumen, pemaparan oleh lurah pada 22 April 2025, klarifikasi lapangan, dan penetapan pemenang pada 1 Mei 2025.
Nicko menyebutkan, pemenang lomba akan menerima hadiah utama sebesar Rp10 juta. Sedangkan untuk juara kedua dan ketiga, hadiahnya akan menyesuaikan dengan anggaran yang ada.
“Selama ini PPU belum pernah tampil dalam lomba kelurahan provinsi. Tahun ini kita buka peluang itu. Minimal kita bisa mendapatkan pengakuan dari Gubernur Kaltim,” harap Nicko. (adv/bro3)