BERANDAPOST.COM, SAMARINDA – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Acara ini berlangsung pada Jumat, (7/3/2025), dalam Auditorium Nusantara Gedung BPK Samarinda. Dalam agenda tersebut, Agus Priyono menyerahkan jabatan kepada Muhammad Suharyanto.
Hadir juga Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, serta jajaran Forkopimda Provinsi Kaltim. Selain itu, Kepala Daerah seluruh Kaltim dan Pimpinan DPRD juga hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, turut berpartisipasi.
Mudyat Noor hadir bersama beberapa pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan perwakilan DPRD Kabupaten PPU. Wakil Ketua II DPRD PPU, Andi Muhammad Yusuf juga mewakili daerah tersebut.
“Kami sangat menghargai dan mengkormati BPK Perwakilan Provinsi Kaltim. Kami berharap, prosesi sertijab ini dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Mudyat Noor.
Kegiatan berlanjut dengan sambutan Gubernur Kaltim, Rudy Masud. Dalam sambutannya, ia juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Agus Priyono atas dedikasinya. Ia bahkan mengapresiasi dedikasi Agus dalam mengawal tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Kepada Bapak Agus Priyono, selamat menjalankan tugas baru di Papua Barat. Semoga karya-karyanya terus memberi dampak positif bagi Indonesia,” ucap Rudy Masud.
Rudy Masud juga berharap agar kerja sama yang telah terjalin antara Pemprov Kaltim dan BPK dapat terus terjaga. “Kami berharap kerja sama yang telah terjalin juga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik untuk Kaltim,” lanjut Rudy.
Kaltim berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Oleh karena itu, BPK memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah.
Keberadaan BPK sebagai mitra keuangan negara sangat penting. BPK bahkan memastikan penggunanan anggaran harus secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai peraturan.
Sinergi antara BPK dan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan kesejahteraan masyarakat Kaltim.
WUJUDKAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA KEUANGAN
Anggota IV BPK Republik Indonesia, Fathan Subchi, juga hadir dan memberikan sambutan. Ia mengajak seluruh kepala daerah se-Kaltim untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih akuntabel.
“Kami mengajak para gubernur, bupati, wali kota, serta DPRD Provinsi Kaltim untuk berupaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel,” ujarnya. (adv/bro3)