BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menemui pengunjuk rasa dari Aliansi Balikpapan Bergerak (Barak) yang menggelar aksi di depan Gedung DPRD Balikpapan, Senin (1/9/2025). Dalam pertemuan itu, ia menegaskan tidak ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta menjelaskan langkah pemerintah menangani banjir dan kelangkaan LPG 3 kg.
Rahmad Mas’ud memastikan bahwa PBB tidak mengalami kenaikan. Menurutnya, justru sejak tiga tahun terakhir pemerintah memberikan keringanan pajak kepada masyarakat.
“PBB saya pastikan tidak ada kenaikan. Justru sejak tiga tahun belakangan ada diskon. Bahkan ASN dan pensiunan TNI-Polri mendapat 90 persen. Silakan cek ke Badan Pendapatan,” tegas Rahmad kepada mahasiswa.
Terkait banjir, Rahmad mengakui permasalahan ini tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Namun, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melakukan upaya penanggulangan.
“Untuk menuntaskan banjir memang perlu waktu. Tetapi kami berkomitmen untuk membangun agar tidak ada titik banjir baru. Kami sudah melakukan penggalian drainase, perbaikan parit, dan sekarang proses pembangunan Bendali Ampal Hulu yang mampu menampung 160 ribu meter kubik air,” jelasnya.
RAHMAD MAS’UD JELASKAN LPG 3 KG
Selain itu, persoalan kelangkaan LPG 3 Kg juga menjadi sorotan. Rahmad menegaskan bahwa gas bersubsidi hanya untuk masyarakat kurang mampu.
“LPG 3 Kg itu hak orang tidak mampu. Kalau ada orang mampu yang membeli, tolong laporkan. Kami sudah lakukan razia, bazar, dan pasar murah. Kami juga minta penambahan kuota ke Pertamina karena penduduk Balikpapan terus bertambah,” ungkap Rahmad.
Ia juga mengimbau masyarakat mampu untuk tidak menggunakan LPG subsidi. “Saya imbau semua masyarakat, jangan pakai LPG 3 Kg kalau ekonomi kalian mampu. Itu hak orang miskin,” tambahnya.
Pertemuan tersebut berlangsung kondusif dengan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa demi kesejahteraan masyarakat Balikpapan.
Sebelumnya ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Barak mendesak pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola negara. Mereka menilai kebijakan publik selama ini dibuat tanpa transparansi dan partisipasi masyarakat.
Untuk nasional, mereka mendesak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dan Undang-Undang Perlindungan Tanah Adat. Sedangkan untuk Balikpapan, selain banjir dan LPG bersubsidi, mahasiswa juga menyuarakan tuntutan akses air bersih, hentikan peredaran beras oplosan, hingga beasiswa yang tidak merata. (bro2)
