BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Tekanan fiskal memaksa Dinas Perdagangan Kota Balikpapan menyusun ulang arah kebijakan. Anggaran 2026 turun tajam, lebih dari separuh ketimbang tahun sebelumnya.
Dari sekitar Rp65 miliar pada 2025, kini tersisa Rp34 miliar. Kondisi ini mendorong penyesuaian program agar tetap menyentuh kebutuhan masyarakat.
Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan, Haemusri Umar, menegaskan fokus utama pihaknya mengarah pada kegiatan berdampak langsung.
“Seperti pasar murah dan pemeliharaan pasar,” ujarnya,” kata Haemusri Umar, Sabtu (4/4/2026).
Sebagian besar anggaran terserap untuk kebutuhan rutin. Belanja pegawai mencapai sekitar Rp30 miliar. Sedangkan sisa anggaran untuk pemeliharaan 12 pasar dengan nilai sekitar Rp3,5 miliar.
“Tidak ada alokasi pembangunan fisik tahun ini. Seluruh kegiatan terbatas pada perawatan fasilitas yang ada,” ujarnya.
Pemangkasan juga menyasar perjalanan dinas. Anggaran turun menjadi Rp150 juta dari sebelumnya Rp300 juta. Langkah ini menjadi bagian strategi efisiensi agar program prioritas tetap berjalan.
Namun dengan segala keterbatasan, perangkat daerah ini tetap mengoptimalkan pengendalian inflasi. Program pasar murah dan pangan murah menjadi tumpuan utama.
Kegiatan ini efektif menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat. Namun, pelaksanaan masih terbatas pada momentum tertentu seperti Ramadan dan akhir tahun.
“Seharusnya pasar murah bisa setiap bulan agar dampaknya lebih terasa,” kata Haemusri.
Ia juga mendorong keterlibatan distributor agar tidak semata berorientasi bisnis, tetapi turut menjalankan fungsi sosial.
Tetap Jaga Layanan Publik
Meski anggaran menyusut, pihaknya berupaya menjaga kinerja. Dukungan terhadap Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tetap berjalan.
“Pastinya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat menjadi prioritas utama,” ungkapnya.
Dalam situasi ini, efisiensi bukan sekadar penghematan, tetapi strategi menjaga layanan tetap hadir bagi warga. (bro2)
