BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Bangunan baru DPRD Balikpapan tampak megah dari luar. Cat masih bersih, halaman rapi, dan struktur terlihat siap pakai. Namun hingga awal April, aktivitas kedewanan belum berpindah ke sana.
Akses masuk masih tertutup. Pintu belum terbuka untuk kegiatan resmi.
Target pemanfaatan usai Lebaran 2026 belum tercapai. Proses serah terima dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) ke DPRD masih menunggu penyelesaian.
Sekretaris DPRD Balikpapan, Afriansyah, memastikan belum ada izin penggunaan gedung. Kondisi tersebut membuat gedung baru belum berfungsi meski tampilan luar hampir selesai.
“Mohon maaf kami belum bisa izinkan karena belum serah terima dari DPU, terima kasih,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).
Sedangkan Kepala Bidang Gedung Pemerintah Dinas PU Balikpapan, Dewi Idamawaty, menyebut proyek masih masuk masa pemeliharaan.
“Belum, karena masih ada masa pemeliharaan untuk pekerjaan sebelumnya,” katanya.
Ia menambahkan masih ada pekerjaan interior pada lantai dua yang belum tuntas. “Masih ada interior untuk lantai dua,” tambahnya.
Pemerintah menargetkan penyelesaian penuh pada Juli 2026. “Targetnya akhir Juli,” ucapnya.
Budiono: Seharusnya Sudah Siap Pakai
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Balikpapan, Budiono, mendorong percepatan pemanfaatan gedung. Ia menilai bangunan seharusnya sudah siap pakai karena anggaran pembangunan telah selesai pada 2025.
“Status Gedung DPRD Balikpapan yang baru itu seharusnya sudah selesai jika melihat tahun anggaran dan anggaran pembangunan yang memang telah berakhir,” ujarnya.
Selama gedung belum berfungsi, aktivitas dewan masih bergantung pada fasilitas luar, termasuk hotel untuk rapat paripurna. Alhasil, kondisi ini berdampak pada tambahan biaya operasional.
“Kalau tidak segera memanfaatkannya, tentu anggaran akan kembali keluar untuk kegiatan kedewanan yang terlaksana luar gedung,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan ini berharap gedung baru segera berfungsi agar aktivitas kedewanan lebih efektif. Selain itu, pemanfaatan gedung juga dapat mengurangi ketergantungan pada fasilitas luar dan menekan pengeluaran daerah. (bro2)
