BERANDAPOST.COM, WASHINGTON – Pemerintah Amerika Serikat memasuki penutupan sebagian pada Sabtu (31/1/2026) pagi waktu setempat. Kondisi ini terjadi meski Senat telah meloloskan kesepakatan pendanaan hanya beberapa jam sebelumnya.
Melalui pemungutan suara 71 berbanding 29, Senat menyetujui paket lima rancangan undang-undang pendanaan. Selain itu, Senat juga mengesahkan langkah sementara selama dua minggu guna memberi waktu tambahan bagi anggota parlemen menyelesaikan perbedaan pandangan, khususnya terkait anggaran Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS).
Namun, kesepakatan tersebut belum sepenuhnya berlaku. Dewan Perwakilan Rakyat masih harus memberikan persetujuan akhir, sementara jadwal sidang baru akan berlangsung pada Senin. Akibatnya, pemerintah federal terpaksa menghentikan sebagian operasionalnya, meski hanya bersifat sementara.
Situasi ini mengingatkan publik pada penutupan panjang selama 43 hari tahun lalu, yang menjadi rekor terlama dalam sejarah Amerika Serikat.
Melansir CNBC, Minggu (1/2/2026), Ketua DPR Mike Johnson menyampaikan sikapnya dalam konferensi telepon bersama anggota Partai Republik pada Jumat sore. Ia menyatakan akan mendukung kesepakatan pendanaan yang Senat sahkan, seiring dukungan Presiden Donald Trump terhadap paket tersebut, sebagaimana laporan MS NOW.
Johnson juga menyampaikan harapan agar DPR dapat meloloskan rancangan undang-undang itu pada Senin. Setelah persetujuan DPR, paket belanja negara akan langsung dikirim kepada Presiden Trump untuk ditandatangani.
Sementara itu, alokasi anggaran yang Kongres sahkan berakhir pada Sabtu. Anggaran tersebut mendanai sejumlah kementerian dan lembaga penting, termasuk Departemen Luar Negeri, Pertahanan, Layanan Keuangan, Keamanan Dalam Negeri, Tenaga Kerja, Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, Transportasi, Pendidikan, serta Perumahan dan Pembangunan Perkotaan.
ISI MEMO GEDUNG PUTIH KE LEMBAGA FEDERAL
Merespons situasi tersebut, Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih, Russell Vought, mengirim memo kepada para pimpinan lembaga federal pada Jumat. Ia meminta para pegawai tetap melapor sesuai jadwal kerja untuk menjalankan prosedur penutupan secara tertib.
“Pemerintah akan terus bekerja dengan Kongres untuk mengatasi kekhawatiran yang baru-baru ini diajukan untuk menyelesaikan alokasi Tahun Fiskal 2026,” tulis Vought dalam memo tersebut.
Ia juga berharap penutupan kali ini berlangsung singkat.
Kesepakatan Senat sendiri memisahkan pendanaan DHS dari lima rancangan undang-undang lainnya. DHS hanya memperoleh pendanaan sementara, sementara pembahasan anggaran jangka panjang akan berlanjut kemudian.
Departemen tersebut belakangan menjadi sorotan tajam dari Partai Demokrat, terutama terkait kebijakan penegakan imigrasi yang agresif, termasuk kasus Minnesota.
Proses pengesahan sempat tersendat akibat penahanan dari sejumlah senator Partai Republik. Salah satunya datang dari Senator Lindsey Graham asal Carolina Selatan. Ia menolak mencabut penahanan sebelum memperoleh jaminan pemungutan suara atas RUU miliknya yang bertujuan mengkriminalisasi kebijakan kota suaka. (bro2)
