Kategori: PPU

Nilai SPBE 2023 Meningkat, Kadiskominfo Optimistis Tahun Ini Lebih Baik
Kepala Diskominfo PPU Khairudin optimistis hasil evaluasi SPBE pada tahun ini mengalami peningkatan. (Istimewa)

Nilai SPBE 2023 Meningkat, Kadiskominfo Optimistis Tahun Ini Lebih Baik

DAERAH, PPU·

BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) memperoleh hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023 dengan nilai indeks 2,85 atau Baik. Nilai ini meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 1,82 atau Cukup.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU, Khairudin menyampaikan bahwa penilaian secara resmi diumumkan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

“Penilaian dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan SPBE,” jelas Khairuddin, Senin (15/1).

Penilaian dilakukan berdasarkan delapan aspek, diantaranya kebijakan internal terkait tata kelola SPBE, perencanaan strategis SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara SPBE, penerapan manajemen SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, rdan layanan publik berbasis elektronik.

Meningkatnya nilai hasil evaluasi dibanding tahun sebelumnya karena keterlibatan semua perangkat daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan dalam mewujudkan SPBE. Termasuk dukungan dari Penjabat (Pj) Bupati PPU untuk melakukan percepatan baik dari segi kebijakan maupun penerapan.

“Artinya seluruh OPD terlibat. Terutama, ya, ini dorongan Pj Bupati untuk melakukan berbagai percepatan pemerintahan berbasis elektronik di segala (aspek) pelayanan publik,” ungkapnya.

Khairudin optimistis mampu meraih nilai lebih baik pada tahun ini. Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sudah dapat dilakukan oleh pejabat di pemerintahan hingga tingkat UPTD.

Selain itu, E-Office juga bakal diluncurkan pada awal Februari 2024 sehingga proses administrasi di pemerintahan dapat dilakukan secara elektronik. Sistem ini akan memudahkan proses administrasi berjalan lebih cepat dan efisien.

Khairudin melanjutkan, proses integrasi aplikasi di lingkungan Pemkab PPU juga dilakukan pada tahun ini. Pengadaan peladen atau server yang dilakukan pada akhir 2023 lalu, menjadi awal dari proses kesiapan integrasi berbagai aplikasi yang ada di Pemkab PPU.

“Sehingga pelayanan publik dapat efisien dan optimal,” pungkasnya. (*/bro2)

Pemkab PPU Terima Motor Sampah dari KLHK, Makmur Marbun Motivasi Petugas Kebersihan
Pj Bupati PPU Makmur Marbun menyerahkan motor pengangkut sampah secara simbolis kepada petugas kebersihan. (Istimewa)

Pemkab PPU Terima Motor Sampah dari KLHK, Makmur Marbun Motivasi Petugas Kebersihan

DAERAH, PPU·

BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan-Bahan Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan bantuan tiga unit motor roda tiga sebagai sarana pengangkut sampah.

Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun menyerahkan bantuan tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) usai apel pagi, Senin (15/1/2024).

Makmur menyampaikan bahwa KLHK pernah menyalurkan bantuan berupa ekskavator, bulldozer, dan alat press sampah kepada Pemkab PPU.

“Saya sampaikan ke Ibu Menteri, sebenarnya kami juga membutuhkan sarana pengangkut sampah yang tiga roda untuk pemukiman yang tidak bisa dilalui truk sampah,” kata Makmur Marbun.

Dirinya mengaku terkejut karena tiba-tiba menerima tiga unit motor. “Artinya ini sudah di luar penganggaran,” ucapnya.

Makmur pun merasa bantuan dari KLHK merupakan bentuk perhatian atas keseriusan Pemkab dalam menangani sampah di PPU.

“Saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Abu Bakar, yang telah memberikan dukungan luar biasa kepada Kabupaten PPU,” ujarnya.

*Bantuan yang diberikan tidak hanya sekadar alat berat, tetapi juga mencerminkan perhatian serius terhadap upaya kami dalam menjaga kelestarian lingkungan,” tambah Makmur.

Dia juga memberikan pesan semangat kepada para petugas kebersihan. Pasalnya, pekerjaan mereka tidak selalu mendapat penghargaan dunia.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada bapak ibu semua. Meskipun pekerjaan bapak ibu mungkin tidak selalu mendapatkan penghargaan di dunia ini, percayalah bahwa Tuhan mencatat setiap amal baik yang bapak ibu lakukan,” pesannya. (*/bro2)

Pemkab PPU Terus Perjuangkan Masyarakat Terdampak Proyek Bandara VVIP IKN
Pj Bupati PPU Makmur Marbun (berdiri) saat memimpin sosialisasi penyelesaian persoalan dampak sosial atas proyek pembangunan Bandara VVIP IKN. (Istimewa)

Pemkab PPU Terus Perjuangkan Masyarakat Terdampak Proyek Bandara VVIP IKN

DAERAH, PPU·

BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Upaya penyelesaian persoalan dampak sosial atas proyek pembangunan Bandara VVIP IKN terus berjalan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) bersama Pemprov Kaltim, Bank Tanah dan Forkopimda.

Hadir langsung dalam sosialisasi penyelesaian dampak sosial kemasyarakatan tersebut mulai dari Perwakilan Pemprov Kaltim, Tim Gugus Tugas, Bank Tanah, Dandim 0913 PPU, Kapolres PPU, Pengadilan Negeri PPU, Kejaksaan Negeri PPU, serta jajaran unsur terkait dan para masyarakat.

Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun menyampaikan bahwa persoalan ini sudah naik ke permukaan sebelum dirinya menjabat.

“Saya harus memperjuangkan, kira-kira mana saja yang menjadi hak masyarakat sesuai dengan regulasi,” kata Makmur Marbun saat sosialisasi penyelesaian dampak sosial kemasyarakatan pada Sabtu (13/1/2024) lalu.

Perjuangan terus dilakukan dengan menindaklanjuti ke Pemprov Kaltim dan berbagai pihak terkait. Bahkan telah dibentuk tim gugus tugas bersama sejumlah unsur terkait seperti Forkopimda PPU dan Bank Tanah.

“Penyelesaian dampak sosial kemasyarakatan di wilayah pembangunan Bandara VVIP IKN dalam proses indentifikasi dokumen, sebelum penyelesaian ganti rugi tanam tumbuh yang dilakukan oleh tim gugus tugas,” jelasnya.

Dirinya meminta persoalan tersebut diselesaikan segera untuk memberikan kejelasan hak kepada masyarakat. Tentunya dengan tetap berpedoman pada regulasi yang ada.

“Sudah masuk ke tahap penentuan berapa besarannya oleh pihak yang menangani, dan apabila pendaataan dokumennya sudah klir, sesuai dengan yang masyarakat miliki, bahkan sudah disetujui oleh tim gugus terpadu, maka uangnya bisa dicairkan,” tuturnya.

Marbun juga berpesan kepada masyarakat untuk tetap memberikan dukungan terhadap pembangunan Bandara VVIP IKN. Kemudian bersabar karena proses identifikasi dokumen dan penyesuaian data masih berjalan.

“Kita semua harus bersinergi bersama, tentunya juga dengan dukungan masyarakat yang ada, mengingat waktu yang akan ditargetkan dalam pengerjaan Bandara VVIP ini dalam mendukung percepatan sarana pendukung pembangunan IKN,” pungkasnya. (*/bro2)