Kategori: PPU

BERANDAPOST.COM, PENAJAM- Puluhan warga Penajam Paser Utara (PPU) mendesak Pj Bupati PPU Makmur Marbun untuk keluar dari kantor Bupati PPU, Kamis (11/1/2024). Mereka melakukan demonstrasi menuntut kejelasan beberapa persoalan yang tengah dihadapi di wilayah PPU saat ini. Mulai dari kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg), Bahan Bakar Minyak (BBM), pendidikan hingga masalah BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga rentan. Para demonstrasi itu rela menunggu berjam – jam untuk memastikan kehadiran Makmur Marbun yang diketahui saat itu sedang menuju perjalanan pulang usai melantik 14 kepala desa di Kecamatan Babulu. Setiba di Kantor Bupati PPU, Makmur Marbun langsung masuk ke area orasi dengan pengawalan ketat oleh Polres dan Satpol – PP PPU. Di situ, Makmur Marbun mengajak berdialog secara terbuka bersama perwakilan demonstrasi Ibrahim.

“Untuk BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah telah mengalokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tahun 2024 sebanyak 1000 kuota,” katanya menjelaskan di hadapan massa.

Menurutnya, terkait BPJS Ketenagkerjaan bagi tenaga rentan masuk dalam program prioritasnya. Sebab di tahun 2023, kuota BPJS Ketenagkerjaan bagi tenaga rentan hanya 5000 kuota.

“Kami memproiritaskan tenaga kerja rentan di PPU,” ujarnya.

Mereka yang didaftarkan merupakan warga asli PPU, bukan pekerja dari perusahaan atau pekerja dari Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kami memperhatikan tenaga kerja rentan seperti petani, nelayan, ojek hingga pedagang di pasar. Dan mereka sudah terdata semua,” jelasnya.

Selain itu, terkait kelangkaan tabung gas elpiji 3 kg. Secara tegas dirinya menyampaikan bahwa kebanyakan tabung gas berwarna hijau tersebut banyak yang dilarikan ke Kabupaten Paser. Karena harga jual di kabupaten sebelah terbilang tinggi. Hal itu didapatinya setelah melakukan sidak beberapa hari yang lalu dengan mendatangi seluruh agen hingga pengkalan penyalur.

“Dari 6 agen yang didatangi, ada 3 ribu tabung gas yang kosong. Begitu pula agen dan pangkalan yang berada di Kecamatan Babulu. Tidak ada tabung gas yang terisi,” tegasnya.

“Itu yang saya harus segera saya benahi, beri saya waktu. Kebetulan hari ini saya akan mengadakan rapat bersama general manager PT Pertamina. Saya akan tuntaskan sekaligus permasalahan BBM,” pungkasnya. (bro1)

BERANDAPOST.COM, PENAJAM- Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun menyebutkan, persoalan agraria merupakan kebutuhan yang sangat esensial. Diperlukan penanganan serius dan ekstra hati – hati. Hal tersebut disampaikannya dalam Sosialisasi Reforma Agraria Terhadap Subjek Terdampak Pembangunan Bandara Very – Very Important Person (VVIP) dan Jalan Tol yang dihelat di Gedung Graha Pemuda PPU, Rabu (10/01/24).

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyelesaikan hal-hal terkait dampak pembangunan bandara VVIP dan jalan tol yang berada di tiga kelurahan di PPU. Yakni Kelurahan Gersik, Maridan dan Pantai Lango.

“Saya akan mencoba melakukan percepatan terkait dengan sinkronisasi kebijakan nasional dengan yang dilaksanakan di daerah,” ujar Marbun, sapaan akrab Makmur Marbun.

Oleh karenanya, lanjutnya, sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman secara utuh. Apalagi terkait masalah pertanahan yang dibutuhkan masyarakat untuk menyambung hidup.

“Sehingga perlu kehati-hatian. Kami bersama tim setiap hari mencari solusi yang paling terbaik. Tentunya banyak persiapan yang akan dilakukan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Bank Tanah Moh Syafran Zamzani menyampaikan, Badan Bank Tanah sebagai lembaga yang bertugas menyiapkan reforma agraria telah menyiapkan lahan relokasi khususnya masyarakat yang ada di tiga kelurahan tersebut.

“Yang secara fisik menguasai dan ada tanam tumbuh di sana yang harus direlokasi,” katanya.

Tentu, tidak hanya sekedar menyiapkan lahan relokasi saja, tetapi juga harus menyiapkan akses untuk masyarakat.

Sehingga masyarakat yang pindah nanti, mereka sudah punya akses jalan. Secara ekonomis value tanahnya pasti meningkat. Saat ini Badan Bank Tanah telah menyiapkan 400 hektare lahan relokasi untuk masyarakat terdampak pembangunan bandara vvip dan jalan tol.

“Ada 400 hektar. Bisa untuk masyarakat di bandara dan di jalan tol. Itu pun tidak habis semuanya jika termasuk dari tempat lain,” jelasnya.

Selain itu Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) akan memutuskan mana yang menjadi prioritas.

“Kita berdoa saja supaya proses verifikasi dan validasi data pada saat penetapan subjek oleh GTRA bisa segera kita percepat. Sehingga proses relokasi bisa segera dilaksanakan,” pungkasnya. (bro1)