BERANDAPOST.COM, PENAJAM- Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun menyebutkan, persoalan agraria merupakan kebutuhan yang sangat esensial. Diperlukan penanganan serius dan ekstra hati – hati. Hal tersebut disampaikannya dalam Sosialisasi Reforma Agraria Terhadap Subjek Terdampak Pembangunan Bandara Very – Very Important Person (VVIP) dan Jalan Tol yang dihelat di Gedung Graha Pemuda PPU, Rabu (10/01/24).
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyelesaikan hal-hal terkait dampak pembangunan bandara VVIP dan jalan tol yang berada di tiga kelurahan di PPU. Yakni Kelurahan Gersik, Maridan dan Pantai Lango.
“Saya akan mencoba melakukan percepatan terkait dengan sinkronisasi kebijakan nasional dengan yang dilaksanakan di daerah,” ujar Marbun, sapaan akrab Makmur Marbun.
Oleh karenanya, lanjutnya, sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman secara utuh. Apalagi terkait masalah pertanahan yang dibutuhkan masyarakat untuk menyambung hidup.
“Sehingga perlu kehati-hatian. Kami bersama tim setiap hari mencari solusi yang paling terbaik. Tentunya banyak persiapan yang akan dilakukan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Bank Tanah Moh Syafran Zamzani menyampaikan, Badan Bank Tanah sebagai lembaga yang bertugas menyiapkan reforma agraria telah menyiapkan lahan relokasi khususnya masyarakat yang ada di tiga kelurahan tersebut.
“Yang secara fisik menguasai dan ada tanam tumbuh di sana yang harus direlokasi,” katanya.
Tentu, tidak hanya sekedar menyiapkan lahan relokasi saja, tetapi juga harus menyiapkan akses untuk masyarakat.
Sehingga masyarakat yang pindah nanti, mereka sudah punya akses jalan. Secara ekonomis value tanahnya pasti meningkat. Saat ini Badan Bank Tanah telah menyiapkan 400 hektare lahan relokasi untuk masyarakat terdampak pembangunan bandara vvip dan jalan tol.
“Ada 400 hektar. Bisa untuk masyarakat di bandara dan di jalan tol. Itu pun tidak habis semuanya jika termasuk dari tempat lain,” jelasnya.
Selain itu Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) akan memutuskan mana yang menjadi prioritas.
“Kita berdoa saja supaya proses verifikasi dan validasi data pada saat penetapan subjek oleh GTRA bisa segera kita percepat. Sehingga proses relokasi bisa segera dilaksanakan,” pungkasnya. (bro1)