Pemkab PPU Gandeng Solo Technopark untuk Pendidikan Vokasi dan Peningkatan SDM

BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar rapat jalinan kerja sama dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark secara virtual di ruang kerja Bupati PPU pada Selasa (16/1/2024) kemarin.

Turut mendampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) beserta jajaran dan dihadiri pimpinan BLUD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark Yudit Cahyantoro.

Penjabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun mengatakan, upaya kerja sama guna menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

“Program vokasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan tenaga kerja, untuk menyinkronkan akselerasi terkait kebutuhan dunia industri, dan ketersediaan lapangan pekerjaan,” ungkap Makmur.

Pemkab PPU akan melakukan pembenahan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjelang pemindahan ibu kota negara ke Nusantara yang tentunya memerlukan banyak lapangan pekerjaan.

“Kuota yang disiapkan untuk tenaga lokal hanya 30 persen, tentu kami tidak dapat memaksa untuk masuk ke sana karena kualifikasi pendidikan kompetensi SDM harus selaras dengan yang diperlukan,” ucapnya.

Sehingga akan dipetakan posisi tenaga kerja dari para pengangguran terbuka setelah lulus SMA/SMK berdasarkan data dari Pemprov Kaltim. Mengingat PPU memiliki penduduk 193.554 jiwa yang tersebar di empat kecamatan.

“Melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi hanya 70 persen, artinya ada 30 persen tidak melanjutkan. Dalam arti masuk di dunia kerja. Tentu dunia kerja memerlukan spesifikasi kualifikasi pendidikan dan kompetensi, sehingga mereka tidak dapat masuk ke dunia industri,” terangnya.

Selain itu, Pemkab PPU ingin para calon tenaga kerja masuk ke Balai Latihan Kerja (BLK) agar memiliki sertifikat, kompetensi dan berdaya saing di dunia industri.

“Tidak hanya BLK, namun sertifikasi internal akan kami lakukan dan dapat tertangani dengan baik bersama UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark,” ujarnya.

Terdapat 6 item prioritas pelatihan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi seperti bidang pengelasan, rigging, scaffolding, perpipaan, elektrikal atau kelistrikan, dan mekanik.

“Harapannya dapat meningkatkan pengetahuan calon tenaga kerja serta mengurangi angka pengangguran,” pungkasnya. (*/bro2)

Nilai SPBE 2023 Meningkat, Kadiskominfo Optimistis Tahun Ini Lebih Baik

BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) memperoleh hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023 dengan nilai indeks 2,85 atau Baik. Nilai ini meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 1,82 atau Cukup.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU, Khairudin menyampaikan bahwa penilaian secara resmi diumumkan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

“Penilaian dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan SPBE,” jelas Khairuddin, Senin (15/1).

Penilaian dilakukan berdasarkan delapan aspek, diantaranya kebijakan internal terkait tata kelola SPBE, perencanaan strategis SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara SPBE, penerapan manajemen SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, rdan layanan publik berbasis elektronik.

Meningkatnya nilai hasil evaluasi dibanding tahun sebelumnya karena keterlibatan semua perangkat daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan dalam mewujudkan SPBE. Termasuk dukungan dari Penjabat (Pj) Bupati PPU untuk melakukan percepatan baik dari segi kebijakan maupun penerapan.

“Artinya seluruh OPD terlibat. Terutama, ya, ini dorongan Pj Bupati untuk melakukan berbagai percepatan pemerintahan berbasis elektronik di segala (aspek) pelayanan publik,” ungkapnya.

Khairudin optimistis mampu meraih nilai lebih baik pada tahun ini. Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sudah dapat dilakukan oleh pejabat di pemerintahan hingga tingkat UPTD.

Selain itu, E-Office juga bakal diluncurkan pada awal Februari 2024 sehingga proses administrasi di pemerintahan dapat dilakukan secara elektronik. Sistem ini akan memudahkan proses administrasi berjalan lebih cepat dan efisien.

Khairudin melanjutkan, proses integrasi aplikasi di lingkungan Pemkab PPU juga dilakukan pada tahun ini. Pengadaan peladen atau server yang dilakukan pada akhir 2023 lalu, menjadi awal dari proses kesiapan integrasi berbagai aplikasi yang ada di Pemkab PPU.

“Sehingga pelayanan publik dapat efisien dan optimal,” pungkasnya. (*/bro2)

Bimtek E-Office Pemkab PPU, Digitalisasi Memangkas Birokrasi

Bimtek E-Office Pemkab PPU, Digitalisasi Memangkas Birokrasi

BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Era digital merupakan zaman dimana penggunaan teknologi komputer dan jaringan internet semakin berkembang. Turut menjadi salah satu penyokong aktivitas harian secara pribadi maupun berkelompok.

Bahkan pemanfaatan teknologi digital turut merambah dunia pemerintahan. Khususnya dalam pengelolaan dokumen maupun persuratan secara daring atau online.

Hal itu terungkap dalam Bimbingan Teknis Implementasi Elektronik Office (E-Office) yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Penajam (PPU) pada Selasa (9/1/2024) kemarin.

“Kami ingin efisiensi dan efektivitas tata naskah dinas bisa terselenggara dengan baik,” kata Kepala Diskominfo PPU, Khairudin.

Bimtek yang melibatkan para pejabat tinggi pratama, pejabat administrator hingga kepala desa itu dilaksanakan di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU selama empat hari sejak 9 hingga 12 Januari 2024.

“Dibagi menjadi dua bagian. Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan admin staf itu di sesi pertama atau Selasa-Rabu. Kalau para camat, lurah, kepala desa dan kepala UPT di sesi kedua. Itu mulai Kamis hingga Jumat,” bebernya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PPU, Tohar menyampaikan bahwa peralihan tata kelola naskah dinas dari manual ke pemanfaatan E-Office sangat relevan.

“Karena era sekarang semakin modern dan terhubung,” kata Tohar.

Selain itu, penerapan E-Office diyakini dapat lebih menjaga keamanan data sekaligus memangkas birokrasi dan mempercepat pelayanan terhadap masyarakat.

“Bimtek ini langkah awal. Peserta akan mendapatkan pemahaman mendalam, bagaimana konsep E-Office mampu memudahkan urusan persuratan dan administrasi perkantoran,” imbuhnya.

Pemkab PPU, sambung Tohar, terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang efisien dan efektif. Termasuk juga dalam menjalankan roda pemerintahan.

“PPU harus bergerak maju dengan teknologi modern. Kami berkomitmen meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan,” pungkasnya.

Bimtek Implementasi E-Office menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (bro2)