Masdar Studi Kelayakan Energi Terbarukan di IKN

BERANDAPOST.COM, BALI – Salah satu perusahaan energi bersih terbesar di dunia, Abu Dhabi Future Energy, PJSC – Masdar berencana melakukan studi kelayakan (feasibility study) untuk mengembangkan proyek energi terbarukan sebesar 200 MW di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk membangun energi terbarukan sebesar 2 GW.

Pengumuman ini ditandai dengan pemberian Letter to Proceed (LtP) studi kelayakan di Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono kepada Direktur Pengembangan & Investasi Masdar, Abdulla Zayed.

Penyerahan LtP disaksikan oleh Menteri Energi Uni Emirat Arab Suhail Mohamed Al Mazrouei, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Pandjaitan, serta Duta Besar Uni Emirat Arab Abdulla Salem AlDhaheri.

Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono menjelaskan komitmen untuk menjadikan IKN sebagai kota yang memprioritaskan aspek keberlanjutan melalui energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin.

“Akan menempatkan Nusantara sebagai model kota ramah lingkungan yang memanfaatkan energi bersih. Hal ini dapat membuktikan bahwa kawasan urban dapat berkembang selaras dengan alam,” kata Bambang dalam rilsinya, Senin (21/5/2024).

Chief Executive Officer Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi memastikan bahwa UEA tetap berkomitmen kuat untuk memajukan sektor energi Indonesia, dengan berfokus pada energi terbarukan yang sejalan dengan Konsensus UEA yang dicapai pada COP28.

“Upaya bersama kami akan mendorong investasi di bidang hidrogen hijau, tenaga surya, dan angin untuk memposisikan Indonesia sebagai pemimpin kawasan dalam transisi energi global” imbuh Masdar.

Country Director Tony Blair Institute yang juga penasihat investasi Otorita IKN, Shuhaela Haqim menyambut baik minat investasi Masdar karena dekarbonisasi merupakan inti dari perjalanan ekonomi hijau Indonesia.

“Dengan perkembangan ini, Nusantara telah menunjukkan komitmen nyatanya untuk menjadi pelopor dalam upaya dekarbonisasi di Indonesia yang akan memperkuat ekosistem energi terbarukan di negara ini,” ujar Haqim.

Letter to Proceed merupakan salah satu bentuk nyata besarnya minat investasi asing di Nusantara. Perkembangan didukung oleh kemitraan strategis Otorita IKN dengan Indonesia Investment Authority (INA), serta advisory dari Tony Blair Institute for Global Change.

Nusantara berkomitmen untuk menjadi kota dengan emisi nol pada tahun 2045 dengan semua tenaga listriknya berasal dari sumber terbarukan seperti tenaga surya, air dan angin. (*/bro2)

Pesan Rudy Mas’ud untuk Anak Muda Kaltim

BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Anggota DPR RI, Rudy Mas’ud menghadiri pengajian umum yang digelar Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Masjid Luhur Bairuha, Pondok Pesantren Bairuha, Jalan Guntur Damai, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Minggu (19/5/2024).

Rudy Mas’ud menerima undangan spesial dari kegiatan pengajian dan silaturahmi untuk memperkuat ukhuwah islamiyah di Madinatuo Iman.

“LDII adalah salah satu organisasi keagamaan yang ada di kota Balikpapan yang suka membangun silaturahmi sejak 2018. Jadi sudah cukup lama ya,” kata Rudy Mas’ud.

Dirinya menyempatkan diri untuk hadir sekaligus menjalin silaturahmi dengan para jemaah dan warga sekitar. “Alhamdulillah, selalu terjalin dan terajut dengan baik,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Rudy Mas’ud berpesan kepada anak-anak muda agar memiliki kompetensi serta daya saing dan energi yang cukup untuk berkompetisi. Terlebih dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).

“Ya, pastinya anak-anak muda harus bersiap karena menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Anggota DPR RI, Rudy Mas’ud. (Istimewa)

Keberadaan IKN, lanjut Rudy Mas’ud, menjadi daya tarik orang luar untuk datang dan mengadu nasib di Kaltim khususnya Balikpapan sebagai kota penyangga. Termasuk masyarakat dunia atau global yang akan hidup berdampingan.

“Terutama yang muda-muda ini harus punya kompetensi dan daya saing,” tukasnya.

Rudy Mas’ud juga menilai langkah-langkah yang dilakukan para pemimpin di Kaltim, baik terdahulu sampai sekarang, sangat berkesinambungan. Namun menurutnya, diperlukan percepatan atau akselerasi dalam mempersiapkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan daerah.

“Perlu juga berakselerasi karena hari ini, kalau seandainya IKN tidak ada, mungkin proses pembangunan di Kaltim perlu waktu, ya kira-kira 50 sampai 70 tahun baru bisa setara dengan daerah yang lain,” sebutnya.

“Tetapi dengan adanya IKN, akan menjadi kota metropolitan untuk Kaltim yang hanya perlu waktu 10 tahun. Jadi kita memang perlu berakselerasi, mengejar pembangunan SDM,” sambungnya.

Sedangkan kepada LDII, dirinya berharap menjadi lokomotif penggerak untuk meningkatkan SDM. Tidak sekadar menanamkan iman dan takwa saja.

“Tetapi ilmu pengetahuan dan teknologi juga harus bisa dibangun,” pungkas Rudy Mas’ud. (bro2)

Penyangga IKN Kekurangan Rumah Singgah

BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), memberi dampak cukup signifikan bagi daerah penyangga seperti Kota Balikpapan. Khususnya dari pertumbuhan jumlah penduduk.

Sehingga dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan sosial. Bahkan berpotensi menimbulkan pertambahan angka kemiskinan dengan bermunculannya anak jalanan, gelandangan dan pengemis (gepeng), hingga orang-orang terlantar.

Biasanya mereka yang masuk golongan tersebut mendapatkan penampungan sementara oleh Dinas Sosial. Tetapi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini kekurangan rumah singgah.

“Rumah singggah yang sudah ada kita renovasi karena kondisinya sudah tidak memenuhi syarat, yang satunya rencana kita bangun, dan itu saya rasa masih kurang,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan, Edy Gunawan belum lama ini.

Selain renovasi, Dinas Sosial juga akan membangun rumah singgah yang baru. Lokasinya di Panti Asuhan Manuntung, Jalan Milono. Tepatnya di belakang SMPN 1 Balikpapan.

“Ya standarnya rumah singgah, ada tempat tidur, ada lemari, ada kunjungan-kunjungan dan pendampingan. Yang penting itu konsumsi tiga kali sehari menjadi tanggung jawab pemerintah,” ujarnya.

Dinas Sosial mendapat anggaran sebesar Rp21 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan 2024.

“Anggaran dari Pemkot, Pemprov, ada juga dari perusahaan. Dana yang digelontorkan belum bisa aku hitung, cuma anggaran Dinas Sosial sendiri sekitar Rp21 miliar termasuk di dalamnya ada macam-macam kegiatan dan honor dan gaji,” sebutnya.

Dirinya belum bisa memprediksi angka kemiskinan kendati diyakini naik. Tetapi dengan banyaknya pendatang maupun investor, dipastikan juga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Belum tahu jika dipersentasekan karena itu yang hitung bisa BPS atau Bappeda Litbang. Kalau permasalahan sosial pasti naik dengan bertambahnya penduduk. Orang terlantar, anak jalanan, tapi itu imbas dari dinamika kota yang menuju kota besar,” jelasnya.

“Ya mudah-mudahan bukan angka kemiskinan naik, tapi malah turun karena mungkin adanya serapan tenaga kerja, terus kebutuhan sandang pangan terpenuhi,” sambungnya berharap.

Sehingga Dinas Sosial mulai mempersiapkan sarana prasarana kebutuhan penampungan dan memberikan pelatihan kepada warga yang kurang beruntung akibat pertambahan penduduk. “Apalagi penduduk yang datang lebih giat dan rajin karena punya pengalaman,” sebutnya.

Dinas Sosial, lanjut Edy Gunawan, turut memprogramkan berbagai pelatihan kompetensi dan sertifikasi. Tujuannya agar orang lokal tidak tertinggal dan sekadar menjadi penonton di daerah sendiri.

“Semua OPD harus bergerak untuk menanggulangi kemiskinan, UMKM ditingkatkan, diberikan berbagai pelatihan. Kalau diberikan uang, diberikan bantuan sosial terus menerus, nanti malah jadi manja,” pungkasnya. (bro2)