Tag: IKN

Proyek KIPP IKN 63 Persen, Kejar Target Upacara HUT Ke-79 RI
Pembanungan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN) kian masif dan sudah mencapai 63 persen. (Diskominfo Kaltim)

Proyek KIPP IKN 63 Persen, Kejar Target Upacara HUT Ke-79 RI

KALTIM·

BERANDAPOST.COM, NUSANTARA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kian masif. Percepatan pembangunan terutama dilakukan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Pasalnya, KIPP IKN akan dipersiapkan sebagai lokasi Upacara Kenegaraan pada Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Melansir laman Diskominfo Kaltim, Selasa (16/1), Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Perizinan IKN Otorita IKN, Muhammad Agung Syahputra menjelaskan bahwa pembangunan kompleks Istana Negara dan kantor-kantor kementerian sudah mencapai 63 persen.

“Kalau dari luar, memang terlihat masih hutan saja. Tapi di dalam, pembangunannya sudah masif,” katanyan.

Desain Istana Negara berbentuk garuda merupakan bangunan utama yang dikelilingi kantor-kantor kementerian koordinator. Di tengah-tengah, akan dibuat danau dan airnya berasal dari Bendungan Sepaku Semoi.

“Jadi Nanti Istana negara dan kantor kementerian berada di satu kawasan yang terkoneksi. Setiap pegawai jalan kaki saja dari kantor ke kantor. Melintasi jembatan-jembatan kecil di tengah danau,” terangnya lagi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan infrastruktur dasar IKN Tahap 1 di Kalimantan Timur, termasuk kantor pemerintahan KIPP selesai pada 2024.

“Konstruksi Tahap 1 ini, kontrak pekerjaannya telah dimulai sejak 2021 seperti pembangunan jalan tol akses IKN tahap 1, Bendungan Sepaku Semoi, Istana Negara dan Kantor Presiden,” ujar Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H Sumadilaga.

Beberapa infrastruktur dasar IKN yang akan selesai pada 2024 yakni pemenuhan kebutuhan air bersih dan beberapa jaringan jalan guna meningkatkan konektivitas ke kawasan IKN. Saat ini tengah diselesaikan pembangunan jalan tol menuju ke KIPP IKN.

Terdapat tiga seksi proyek jalan tol IK yakni Seksi 3A Karang Joang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 kilometer (km), Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km.

“Ketiga seksi ditargetkan rampung pada Juli 2024,” ucapnya. (*/bro2)

Soal BBM dan LPG 3 Kg, Makmur Marbun: Menegakkan Aturan Tidak Boleh Separuh-separuh
Pj Bupati PPU Makmur Marbun (tengah) rapat koordinasi tata kelola penyaluran BBM dan LPG 3 Kg. (Istimewa)

Soal BBM dan LPG 3 Kg, Makmur Marbun: Menegakkan Aturan Tidak Boleh Separuh-separuh

DAERAH, PPU·

BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite termasuk LPG 3 Kg dirasakan masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) akhir-akhir ini. Tidak terkecuali di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sehingga Pemkab PPU menggelar rapat koordinasi tata kelola penyaluran BBM dan LPG 3 Kg di Kantor Bupati PPU, Kamis (11/1/2024). Pertemuan itu turut dihadiri Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Ayub Rinto, para pejabat dan para agen LPG.

Penjabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun yang memimpin jalannya rapat menyampaikan perlunya tata kelola pendistribusian BBM dan LPG 3 Kg.

“Kita kalau mau menegakkan aturan, tidak boleh separuh-separuh, menurut saya harus cepat didiskusikan,” kata Makmur.

Terdapat beberapa usulan yang mengemuka sebagai upaya mengatasi persoalan BBM, diantaranya mengusulkan penambahan kuota BBM ke BPH Migas. Kemudian penyaluran BBM untuk akhir 2024 ditarik untuk memenuhi kebutuhan awal tahun ini, termasuk menertibkan keberadaan pengetap.

Pemkab PPU turut memprioritaskan pembahasan kelangkaan LPG 3 Kg. Penyebabnya adalah kuota yang kurang. Sehingga diusulkan penambahan alokasi ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

“Selain mengusulkan penambahan kuota, juga akan dilakukan rayonisasi pelayanan agen LPG 3 Kg,” ujarnya.

Agen dan pangkalan pun perlu diberikan sosialisasi agar tidak menjual LPG 3 Kg lintas wilayah. Pengawasan dan evaluasi penyaluran dilakukan secara berkala setiap bulan.

Terakhir, semua pangkalan wajib memberlakukan NIK (Nomor Induk Kependudukan) untuk pembelian LPG 3 Kg oleh masyarakat agar dapat diketahui kebutuhan masing-masing kepala keluarga. (*/bro2)

Kembangkan Ecotourism, Berdayakan Wisata di Nusantara
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno

Kembangkan Ecotourism, Berdayakan Wisata di Nusantara

NASIONAL·

BERANDAPOST.COM, JAKARTA – Pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis Ecotourism siap dikembangkan di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN). Merupakan bagian dari pembangunan Nusantara sebagai ibu kota negara.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya telah melakukan pengembangan desa-desa wisata yang telah menjadi mitra dan berada di sekitar Nusantara.

“Nusantara cocok untuk dijadikan Ecotourism,” kata Sandiaga Uno, Kamis (11/1/2024).

Pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di sekitar Nusantara akan mengedepankan Ecotourism yang mengutamakan aspek konservasi alam, pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan.

75 persen dari 256 ribu hektare lahan yang ada di Nusantara akan dijadikan sebagai kawasan hijau. Sehingga semakin memudahkan para pegiat parekraf untuk menggunakan sisi-sisi ekologi yang ada.

Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pengembangan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin menyebut pentingnya peningkatan taraf pariwisata dan pengenalan mengenai parekraf yang ada sebelum proyek Nusantara.

“Telah banyak wisata lokal di sekitar Nusantara yang telah memiliki nama,” timpal Alimuddin.

Wisata lokal yang dimaksud seperti Pulau Derawan dan Maratua di Kabupaten Berau. Maupun konservasi orangutan (Borneo Orangutan Survival Foundation) di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

“Kita akan melakukan pemberdayaan agar wisata-wisata parekraf ini naik level dan semakin dikenal luas,” imbuhnya.

Alimuddin menambahkan, pengembangan sumber daya masyarakat di Nusantara khususnya untuk menunjang parekraf sudah dilaksanakan. Terdapat 417 UMKM binaan IKN yang telah difasilitasi dan diajukan sertifikasinya seperti kemampuan ekspor serta sertifikasi halal.

“Bidang hospitality juga diberdayakan, dimana 100 lebih masyarakat sekitar Nusantara telah diberi pelatihan di bidang ini,” sebutnya.

Sementara itu, Dirjen Informasi & Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi (KemenKominfo), Usman Kansong menjelaskan bahwa pihaknya mendukung pembangunan Nusantara dengan konsep smart city (kota cerdas).

“Desain jaringan telekomunikasi mutakhir di Nusantara telah selesai dan siap direalisasikan,” ungkapnya.

KemenKominfo juga akan membangun Pusat Data Nasional (PDN) untuk menjadikan Nusantara sebagai smart city serta membuat IKN-Pedia yang berisi segala informasi tentang Nusantara.

“Seperti progres pembangunannya, filosofinya, historisnya, hingga peran seluruh Kementerian dalam pembangunan Nusantara,” pungkas dia. (bro2)