BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite termasuk LPG 3 Kg dirasakan masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) akhir-akhir ini. Tidak terkecuali di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sehingga Pemkab PPU menggelar rapat koordinasi tata kelola penyaluran BBM dan LPG 3 Kg di Kantor Bupati PPU, Kamis (11/1/2024). Pertemuan itu turut dihadiri Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Ayub Rinto, para pejabat dan para agen LPG.
Penjabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun yang memimpin jalannya rapat menyampaikan perlunya tata kelola pendistribusian BBM dan LPG 3 Kg.
“Kita kalau mau menegakkan aturan, tidak boleh separuh-separuh, menurut saya harus cepat didiskusikan,” kata Makmur.
Terdapat beberapa usulan yang mengemuka sebagai upaya mengatasi persoalan BBM, diantaranya mengusulkan penambahan kuota BBM ke BPH Migas. Kemudian penyaluran BBM untuk akhir 2024 ditarik untuk memenuhi kebutuhan awal tahun ini, termasuk menertibkan keberadaan pengetap.
Pemkab PPU turut memprioritaskan pembahasan kelangkaan LPG 3 Kg. Penyebabnya adalah kuota yang kurang. Sehingga diusulkan penambahan alokasi ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
“Selain mengusulkan penambahan kuota, juga akan dilakukan rayonisasi pelayanan agen LPG 3 Kg,” ujarnya.
Agen dan pangkalan pun perlu diberikan sosialisasi agar tidak menjual LPG 3 Kg lintas wilayah. Pengawasan dan evaluasi penyaluran dilakukan secara berkala setiap bulan.
Terakhir, semua pangkalan wajib memberlakukan NIK (Nomor Induk Kependudukan) untuk pembelian LPG 3 Kg oleh masyarakat agar dapat diketahui kebutuhan masing-masing kepala keluarga. (*/bro2)