Tag: PJ BUPATI PPU

Beras CPP Tahap Pertama Disalurkan ke 10 Ribu KPM di PPU
Pj Bupati PPU Makmur Marbun menyerahkan beras CPP kepada warga yang masuk dalam data Keluarga Penerima Manfaat atau KPM. (Diskominfo PPU)

Beras CPP Tahap Pertama Disalurkan ke 10 Ribu KPM di PPU

PPU·

BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Penyaluran beras cadangan pangan pemerintah (CPP) kembali bergulir di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Selasa (30/1/2024). Sebanyak 10.618 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima 10 Kg beras selama tiga bulan ke depan.

Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun menyampaikan bahwa beras CPP yang disalurkan merupakan tahap pertama untuk tahun ini.

“Kami distribusikan 106.180 Kg beras setiap bulan,” kata Makmur Marbun.

Pelepasan distribusi beras CPP dilaksanakan di Kantor Kecamatan Penajam. Nantinya bahan pokok penting itu akan disalurkan ke kecamatan lainnya.

Kecamatan Penajam menyalurkan beras CPP kepada 4.369 KPM, Sepaku 3.076 KPM, Babulu 2.249 KPM dan Waru menjadi kecamatan paling sedikit yakni hanya 924 KPM.

“Bantuan ini untuk mengatasi masalah pangan di PPU,” ucapnya.

Selain itu, penyaluran beras CPP juga bertujuan untuk meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi. Datanya berasal dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) berdasarkan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Tentunya KPM yang menerima telah dilakukan verifikasi dan validasi,” ujar Makmur. (*/bro2)

Pj Bupati PPU Makmur Marbun Akhirnya Melantik Tiga Pejabat Eselon
Pj Bupati PPU Makmur Marbun menyerahkan surat keputusan kepada tiga pejabat usai dirinya memimpin pengambilan sumpah dan janji jabatan. (Istimewa)

Pj Bupati PPU Makmur Marbun Akhirnya Melantik Tiga Pejabat Eselon

PPU·

BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Akmal Malik akhirnya melantik tiga pejabat, yakni Iwan Kadir Yatim sebagai Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) PPU, Rakhmadi menjabat Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Syafaruddin sebagai Lurah Penajam.

Ketiga Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut sebelumnya berhalangan hadir dalam pelantikan 109 pejabat administrator dan pengawas eselon III dan IV di lingkungan Pemkab PPU pada 26 Januari lalu.

Makmur mengatakan, dalam struktur pemerintahan dan kelembagaan tidak ada yang namanya lahan basah ataupun kering. Pasalnya, sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Pekerjaannya terencana melalui sistem. Jadi, jangan beranggapan kalau dibuang,” tegas Makmur, Senin (30/1/2024) kemarin.

Dirinya berharap ASN yang dilantik benar-benar bekerja maksimal untuk melayani masyarakat. Dia juga mengajak para pejabatnya agar bergerak bersama dalam menjalankan program pemerintahan.

“Jadikanlah agama sebagai landasan dan fondasi dalam bekerja,” pesannya.

Untuk diketahui, masih terdapat dua pejabat yang belum dilantik yakni Alam Prawira Negara dan Intan Mestika. Keduanya tengah dalam status cuti. (*/bro2)

Reforma Agraria di Luar Bandara VVIP dan Tol Segmen 5B
Sosialisasi reforma agraria terhadap subjek di luar Bandara VVIP dan Tol Segmen 5B. Masing-masing masyarakat yang telah terverifikasi bakal menerima lima hektare tanah. (Diskominfo)

Reforma Agraria di Luar Bandara VVIP dan Tol Segmen 5B

PPU·

Reforma Agraria di Luar Bandara VVIP dan Tol Segmen 5B

BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali melakukan sosialisasi tentang subjek reforma di luar Bandara VVIP dan Tol Segmen 5B. Sosialisasi tersebut berlangsung di Gedung Graha Pemuda Km 9 Nipah-nipah, Selasa (23/1/2024) kemarin.

Pj Bupati PPU Makmur Marbun mengatakan sosialisasi harus dilakukan kepada masyarakat karena sebelumnya tidak pernah terlaksana karena aparat juga sangat terbatas dalam penyampaian informasi masalah reforma agraria itu.

“Ini juga menjadi koreksi bagi saya, artinya memang sosialisasi itu harus dilakukan karena tugas dari pada camat, lurah, RT yang memang itu digaji, dan kita beri penghargaan kepada mereka,” terang Makmur usai Sosialisasi Tim GTRA.

Dirinya turut menanggapi beberapa masukan dari masyarakat mengenai lahan dan regulasi reforma agraria. “Intinya belum terlambat sih dan mereka juga menerima dengan keadaanya sekarang,” ungkapnya.

Dirinya menjelaskan sosialisasi reforma agraria di luar Bandara VVIP dan Tol Segmen 5B telah mengundang 676 calon subjek. Sebelumnya sudah pernah dilakukan bagi yang terdampak sekitar 207 calon subjek.

“Kita sekarang sudah melakukan sosialisasi dan mereka ada datanya. Tentunya harus disampaikan ke kita dulu (pemerintah) nanti disinkronkan dan nanti juga dilakukan verifikasi lapangan,” tuturnya.

Adapun lanjutnya, luasan lahan yang akan disediakan oleh Bank Tanah sekitar 1883 hektare yang akan dibagi kepada masyarakat. Nantinya masing-masing menerima lima hektare.

“Kalau ada masyarakat yang merasa tidak masuk, di kami punya data, ya bawa kepada kita dan kita akan lakukan verifikasi. Karena verifikatornya ada semua di sini dan ada mekanismenya juga. Jadi kita tidak usah takut,” pungkasnya.

Tampak hadir Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) PPU, Kepala Biro Pemerintahan Perbatasan dan Otonomi Daerah (PPOD) Setda Provinsi Kaltim/Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosialisasi Kemasyarakatan Provinsi Kaltim Siti Sugianti dan sejumlah pejabat terkait lainnya. (*/bro2)