BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kembali melakukan persiapan rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang dikhususkan untuk bertugas pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pasalnya, Panwascam pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah berakhir masa tugasnya pada 14 Februari lalu.
Ketua Bawaslu Kota Balikpapan, Wasanti mengatakan, rekrutmen Panwascam masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Bawaslu RI.
“Kami lakukan rekrutmen kepada pengawas ad hoc (Panwascam), tinggal menunggu juknis, terutama kapan dimulai tahapan rekrutmennya,” kata Wasanti kepada Beranda Post, Selasa (16/4/2024).
Jumah Panwascam yang direkrut, lanjut Wasanti, sama seperti Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Satu kecamatan terdapat tiga Panwascam.
“Jadi ada 18 Panwascam di Balikpapan,” ungkapnya.
Bawaslu juga tidak menutup peluang bagi mantan Panwascam Pemilu 2024 apabila ingin kembali bertugas dalam Pilkada yang digelar pada 27 November mendatang. Tentunya tetap melengkapi persyaratan dan mengikuti aturan yang berlaku.
“Yang pasti kami masih menunggu juknis, tapi kalau berdasarkan juknis yang lama, untuk petahana langsung kita lakukan tahap pemberkasan dan wawancara,” jelasnya.
“Jadi untuk yang calon petahana, pasti kita evaluasi kinerjanya selama Pilpres dan Pileg atau Pemilu 2024,” sambungnya menerangkan.
Sedangkan bagi calon Panwascam yang baru diharuskan melengkapi syarat administrasi, mengikuti seleksi CAT (computer assisted test) dan wawancara. “Calon Panwascam yang baru ikut CAT,” tukasnya.
PENCEGAHAN POTENSI KERAWANAN
Selain merekrut Panwascam, Bawaslu Kota Balikpapan turut mempersiapkan pengawasan tahapan pencalonan kepala daerah khususnya bagi bakal calon wali kota dan wakil wali kota jalur perseorangan atau independen.
“Yang pasti kalau ada calon perseorangan, otomatis kita akan mengawasi ketika verifikasi administrasi ataupun verifikasi faktual oleh KPU,” sebutnya.
Menurutnya, pengawasan Pilkada tidak serumit ketika Pileg dan Pilpres 2024 yang memiliki lima lembar surat suara untuk masing-masing pemilih, yakni Pemilihan Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI DPRD Kaltim dan DPRD Balikpapan. Mengingat Pilkada kali ini hanya dua pemilihan yakni Pemilihan Gubernur Kaltim dan Pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Balikpapan.
“Belajar dari pengalaman Pilkada 2020, otomatis kita mempersiapkan diri, misalnya ada kotak atau kolom kosong. Mungkin akan ada gerakan massa, tapi itu sudah kita bahas di internal,” tuturnya.
Sedangkan mengenai potensi kerawanan masih berupa money politic (politik uang) dan beredarnya hoaks atau kabar bohong. Termasuk kampanye hitam atau black campaign. Mengingat Pilkada merupakan pesta demokrasi yang bersifat lokal.
“Yang pasti potensinya sama, yaitu money politic dan hoaks. Kami sebelum penindakan, ya melakukan pencegahan. Menggencarkan lagi sosialisasi,” pungkas dia. (bro2)