BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Pemerintah Kabupaten Paser berhasil meraih penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Penghargaan ini adalah yang pertama kali diterima oleh pemerintah daerah dan hanya diberikan kepada Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah yang dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh LKPP.
Pemerintah Kabupaten Paser memperoleh penghargaan ini karena berhasil memenuhi kelengkapan atribut pada sembilan variabel (9/9) untuk mencapai Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) level 3 (Proaktif).
Kepala Bagian Barang dan Jasa pada Setda Paser, H. Salman, menyatakan kebanggaan atas penghargaan yang diberikan dalam Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Timur 2024 yang berlangsung di Ballroom Hotel Novotel pada Kamis (1/8/2024) lalu.
“Penghargaan ini sangat membanggakan bagi kami dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja. Penghargaan ini juga mengakui kerja keras dan dedikasi kami serta meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik terhadap bagian pengadaan barang dan jasa Setda Kabupaten Paser,” ujar Salman dilansir dari laman Humas Pemkab Paser, Minggu (4/8/2024)
Salman menjelaskan upaya yang telah dilakukan PBJ Paser untuk meraih penghargaan tersebut, termasuk membentuk tim kematangan UKPBJ, memperkuat kerja sama tim dalam penyusunan bukti dukung, mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan LKPP, serta mematuhi semua prosedur, dari upload dokumen hingga penilaian setiap domain kematangan UKPBJ.
Salman berencana mengajukan permohonan untuk menjadikan UKPBJ Paser sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ). Ia menambahkan bahwa akan terus mempertahankan kerja sama tim dan mengajukan permohonan kepada LKPP untuk ditetapkan sebagai PKP-BJ.
“Jika disetujui, LKPP akan memberikan sertifikat UKPBJ sebagai PKP-BJ.” ungkapnya.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Pejabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik yang mengharapkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah harus cepat, tepat, dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Manfaat dari hasil pengadaan barang dan jasa merupakan hasil dari pelayanan publik perangkat daerah masing-masing, sehingga tidak hanya dari presentasi tetapi juga dari manfaat yang diberikan,” tuturnya.
Kepala Biro PBJ Setprov Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, menjelaskan tujuan rakor ini untuk menjalin komunikasi dan kesamaan persepsi agar proses pengadaan barang dan jasa di Provinsi Kalimantan Timur dapat tepat sasaran.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah Pemprov Kaltim, Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP RI, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI, Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Wilayah IV KPK, serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur. (*/bro2)