PPU Terbaik Ketiga Penanganan Stunting di Kaltim
Pj Bupati PPU Makmur Marbun memantau proses penimbangan bayi di posyandu. (Istimewa)

PPU Terbaik Ketiga Penanganan Stunting di Kaltim

BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berkomitmen kuat dalam menangani stunting atau tengkes.

Asisten I Sekretariat Kabupaten (Setkab) PPU, Nicko Herlambang, menyatakan bahwa upaya pengentasan tengkes menjadi indikator capaian keberhasilan Penjabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun, selama masa kepemimpinannya.

Makmur Marbun membuktikan keberhasilannya dengan meraih penghargaan bergengsi sebagai Penjabat Kepala Daerah Terbaik Seluruh Indonesia dalam kategori Kesejahteraan Rakyat Fiskal Rendah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berkolaborasi dengan Tempo Media Group.

Nicko Herlambang mengungkapkan, “Kita tahu bahwa tengkes menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama di Kalimantan Timur,” pada Kamis (5/9/2024).

Dia menjelaskan bahwa saat ini posisi penanganan tengkes PPU berada di urutan ketiga berdasarkan hasil pengukuran balita di Posyandu, yang merupakan bagian dari intervensi pencegahan tengkes di seluruh wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).

Nicko menambahkan, “Posisi kita tahun 2023 ada di 24,6 persen. Ini memang masih jauh dari target pemerintah 14 persen. Tapi kita sudah memulai meminimalisir.”

Sebagai hasil dari upaya intervensi pencegahan tengkes di PPU, Pj Bupati PPU Makmur Marbun bersama Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) PPU, dr Jansje Grace Makisurat, menerima penghargaan dari Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik terkait delapan aksi konvergensi stunting.

Upaya tersebut diperkuat dengan alokasi anggaran percepatan penurunan tengkes berdasarkan intervensi sepanjang tahun 2024.

Anggaran untuk intervensi sensitif dari APBD 2024 mencapai sekitar Rp61 miliar, sementara APBD Perubahan 2024 mencapai sekitar Rp70 miliar.

Intervensi spesifik dari APBD murni 2024 berjumlah Rp8,2 miliar, dan APBD Perubahan sebesar Rp8,3 miliar.

Sementara itu, intervensi koordinatif dianggarkan melalui APBD 2024 senilai Rp4 miliar dan APBD Perubahan Rp4,6 miliar.

FOKUS PERBAIKAN DATA

Nicko Herlambang menyebutkan tantangan nyata dalam penanganan tengkes adalah meningkatkan kualitas data.

Pemkab PPU berupaya menerapkan sistem pendataan yang riil.

Menurut data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM) Dinkes PPU tahun 2024, jumlah dan persentase pengukuran balita di Posyandu, sepanjang semester I 2024 hingga 15 Juli 2024, mencapai 85 persen atau 8.993 bayi.

Akumulasi penimbangan bayi setiap bulan sepanjang semester I 2024 mencapai 11.178 bayi.

“Sekarang timbang bayi di Posyandu bisa mencapai lebih dari 80 persen dari yang sebelumnya 40-50 persen,” ungkapnya.

Dia menekankan pentingnya mengacu pada data riil di lapangan.

“Karena data statistik tengkes itu bukan dengan metode sampling, tapi data riil,” pungkasnya. (adv/bro3)