BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Komoditas beras di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menjadi penyumbang utama deflasi. Hal ini karena peningkatan produksi padi yang belum sepenuhnya dapat tertampung oleh Bulog.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, produksi padi Gabah Kering Giling (GKG) pada periode September hingga Desember 2024 menunjukkan peningkatan signifikan. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), PPU, dan Kabupaten Paser tercatat sebagai daerah dengan produksi padi tertinggi. Sebaliknya, Kota Bontang, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki produksi padi terendah.
Produksi padi PPU pada 2024, perkiraannya mencapai 45,21 ribu ton GKG. Angka tersebut sedikit lebih tinggi daripada tahun 2023 yang tercatat 45,10 ribu ton GKG.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (KUKM Perindag) Kabupaten PPU, Margono Hadi Sutanto, mengatakan bahwa meski produksi padi meningkat, Bulog kesulitan melakukan penyerapan.
“Beras adalah komoditas penyumbang deflasi kita. Suplai beras memang banyak, namun Bulog memiliki keterbatasan dalam menyerapnya,” ujar Margono, Rabu (13/11/2024).
Selain itu, Margono memastikan bahwa Pemkab PPU sedang mempersiapkan langkah untuk memastikan kecukupan pasokan pangan. Terutama menjelang Pilkada Serentak pada 27 November 2024 dan persiapan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Menurutnya, meski Pilkada tidak berdampak signifikan terhadap stok bahan pangan, momentum Nataru berpotensi mempengaruhi ketahanan stok barang.
“Kami terus memantau stok barang. Beberapa komoditas pangan justru melimpah, jadi kami tidak terlalu khawatir,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan, untuk komoditas bumbu dapur seperti bawang merah dan bawang putih, PPU masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Namun, Pemkab PPU terus berupaya memastikan stok pangan tetap aman.
KONSUMSI BERAS LOKAL
Untuk mengatasi deflasi beras, Pemkab PPU telah meluncurkan kebijakan internal yang mengharuskan Aparatur Sipil Negara (ASN) KUKM Perindag untuk membeli dan mengonsumsi beras lokal. Minimal pembelian 5 kilogram per ASN.
“Langkah kecil ini sudah berjalan sejak bulan ini, dan harapannya bisa memberikan dampak positif terhadap deflasi beras lokal,” jelas Margono.
Margono juga mendukung rencana Penjabat Bupati PPU, Muhammad Zainal Arifin, untuk memperluas kebijakan tersebut kepada seluruh ASN Pemkab PPU.
“Kami tinggal menunggu surat edaran resminya,” tandas Margono. (bro3)