BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan masih menunda pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG tersebut merupakan inisiasi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Asisten Bidang Administrasi Umum Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarty, menjelaskan bahwa finalisasi teknis masih berlangsung. Ia menjelaskan, salah satu yang paling utama adalah persiapan katering dan penyediaan wadah penyajian.
“Kabarnya mereka menunggu wadah penyajian. Untuk yang lain sudah siap,” jelas Andi Sri Juliarty beberapa waktu lalu.
Pejabat perempuan ini menyebutkan bahwa telah ada tiga katering lokal yang pihaknya tunjuk untuk melayani program MBG.
“Hanya saja masih terbatas pada kawasan Kecamatan Balikpapan Selatan,” ucapnya.
Ia melanjutkan, pemerintah pusat telah menentukan tujuh sekolah penerima manfaat, yaitu Sekolah Dasar Negeri (SDN) 010, 015, dan SDN 016. Kemudian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 18 dan SMPN 26.
“Selanjutnya dua sekolah dari SD Nurul Ilmi. jadi total penerima manfaat mencapai 3.335 siswa,” bebernya.
Kemudian untuk pelaksanaan program MBG rencananya berlangsung pada Januari ini. Tentunya dengan peralatan yang sedang dalam perjalanan.
Selain itu, pemerintah pusat telah melakukan sosialisasi. ia juga menyebut bahwa sementara anggaran awal sepenuhnya berasal dari pusat.
“Mungkin berjalan dulu yang dari pusat, baru nanti daerah melanjutkan,” imbuhnya.
PENDATAAN ALERGI DAN KEBUTUHAN KALORI
Tak hanya itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan juga telah melakukan pendataan. Khususnya mencari informasi kepada orangtua siswa mengenai alergi anak-anak penerima manfaat.
“Jadi semua pihak berbagi tugas. Yang pasti kami siap melaksanakan sesuai arahan pusat,” tegasnya.
Bahkan perbedaan kebutuhan kalori antara siswa SD, SMP, dan SMA juga menjadi perhatian. Menurutnya, hal ini telah menjadi pembahasan bersama dengan penyedia jasa katering.
“Katering menyatakan siap dan sanggup mengatur kebutuhan kalori ini,” ujarnya
Pemkot Balikpapan akan terus mengawasi pelaksanaan program dengan dukungan Dinas Kesehatan (Dinkes). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut telah meninjau kelayakan katering.
“Ya, mencakup kebersihan, sanitasi, dan higienitas,” ungkapnya.
Hasilnya telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. “Jadi sekarang katering menunggu wadah atau media untuk penyajian,” pungkasnya. (bro2)