BERANDAPOST.COM, JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menggelar rapat koordinasi persiapan Angkutan Lebaran (Angleb) 2025. Pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kelancaran arus mudik.
Dudy menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah melakukan koordinasi awal dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
“Kami juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025. Tujuannya agar pergerakan masyarakat selama mudik berjalan lancar,” ujar Dudy, Rabu (19/2/2025).
Kemenhub juga mengusulkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) selama periode mudik Lebaran 2025. Kebijakan ini merespons dua hari besar yang berdekatan, yaitu Hari Raya Nyepi pada 29 Maret dan Idulfitri pada 31 Maret – 1 April 2025.
“Kami merekomendasikan WFA mulai 24 Maret 2025. Harapannya, mobilitas sebelum Lebaran tidak terlalu padat,” kata Dudy.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai skema pengaturan lalu lintas selama masa Angleb 2025. Beberapa langkah tersebut antara lain berupa rekayasa lalu lintas termasuk sistem ganjil-genap dan pengalihan jalur tertentu. Kemudian penerapan pembatasan angkutan barang, khususnya pada jalur utama menuju Jawa Tengah.
Selanjutnya adalah angkutan mudik gratis, potongan atau diskon tarif jalan tol, dan alih fungsi UPPKB menjadi rest area sementara.
“Agar pengendara memiliki lebih banyak tempat istirahat,” jelasnya.
Sedangkan untuk pembatasan penggunaan sepeda motor dan angkutan penyeberangan juga menjadi pertimbangan.
Dudy berharap pemerintah daerah (pemda) mendukung berbagai skema ini. “Kami meminta pemda menyediakan angkutan lanjutan dari titik kedatangan peserta mudik gratis,” ungkapnya Dudy.
Kemenhub juga meminta pemda untuk mempertimbangkan kebijakan WFA, menyediakan rest area, dan memantau daerah rawan kecelakaan serta kemacetan.
MENDAGRI INGATKAN PEMDA
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya koordinasi daerah dalam pengelolaan angkutan umum. Termasuk memberikan perhatian khusus kepada daerah yang memiliki bandara perintis untuk optimalisasi layanan angkutan udara.
“Pemda dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhub harus memastikan keamanan transportasi darat, laut, udara, dan penyeberangan,” kata Tito.
Sebagai langkah konkret, Mendagri telah menerbitkan surat edaran Nomor 400.6.1/749/SJ tentang kesiapsiagaan pemda dalam mendukung arus mudik Lebaran 2025.
“Kemenhub dan kepala daerah bisa melakukan pembahasan detail teknisnya untuk wilayah masing-masinhg,” tambah Tito. (*/bro2)