BERANDAPOST.COM, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa anggaran pembangunan IKN Tahap II masih sesuai hasil Rapat Terbatas (Ratas). Pelaksanaan Ratas dengan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Januari 2025 lalu.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini mengungkap pembahasan Ratas lanjutan pada Senin, (3/2/2025). Ratas tersebut terlaksana dalam Kompleks Istana Kepresidenan. Presiden meminta Otorita IKN untuk bersurat ke Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan kepastian anggaran pembangunan IKN.
“Kalau tentang anggaran, tadi kami sampaikan kepada beliau (Presiden Prabowo). Kebetulan ada Bapak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara). Presiden menjawab perlu penyesuaian segera, karena Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 2025 Nomor 1 terbit sebelum Ratas kemarin,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terbit sebelum terlaksananya Ratas. Sehingga memerlukan penyesuaian kembali. Inpres tersebut mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Anggaran Otorita IKN sebesar Rp6,3 triliun merupakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal. Maka untuk memulai pekerjaan pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta berbagai ekosistem pendukung lainnya membutuhkan tambahan sebesar Rp 8,1 triliun.
“Kami akan berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran sesuai persetujuan Bapak Presiden, yaitu Rp6,3 triliun dengan tambahan Rp8,1 triliun,” imbuh Basuki.
ALOKASI ANGGARAN IKN RP48,8 TRILIUN
Sebelumnya, dalam Ratas yang membahas perkembangan IKN pada 21 Januari 2025 lalu, Presiden telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun.
Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan saat ini infrastruktur, akan mendukung penuh terwujunya target-target nasional lima tahun mendatang seperti swasembada pangan, energi dan air, termasuk juga peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Bukan berarti kemudian mengesampingkan infrastruktur. Justru kami harus melakukan prioritas ulang, paling tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian agar yang menjadi prioritas utama dari pembangunan nasional lima tahun ke depan. Terutama juga untuk awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bisa kami dukung dengan baik,” pungkas menteri dengan sapaan AHY tersebut. (*/bro2)