BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menghadiri Rapat Kerja (Raker) Penyampaian Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Raker tersebut berlokasi Gedung DPRD Kabupaten PPU, Kilometer 09 Nipah-Nipah, pada Selasa (4/3/2025).
Turut hadir Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin, Ketua DPRD PPU Raup Muin, anggota DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar, serta Asisten dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Mudyat Noor menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk mendorong kemajuan Kabupaten PPU. Ia mengibaratkan hubungan keduanya sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi.
“Jika suami istri menghasilkan anak, maka eksekutif dan legislatif menghasilkan rancangan yang kita sebut APBD. Kami berharap APBD tersebut benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten PPU,” ujar Mudyat Noor.
Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran sesuai instruksi dari Presiden, yang Pemkab PPU harus segera terapkan.
“Kami perlu melakukan efisiensi dalam berbagai hal. Efisiensi itu seperti mengurangi kegiatan seremonial, studi banding, membatasi belanja daerah, serta memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen,” tambahnya.
Bupati optimistis bahwa pembangunan Kabupaten PPU dapat berjalan lebih cepat dengan dukungan penuh dari DPRD.
“Kami berharap kerja sama ini terus berjalan dengan baik, sehingga setiap tugas pokok dapat dilaksanakan secara cermat dan saling mengoreksi,” katanya.
DPRD BERIKAN MASUKAN UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH
Ketua DPRD Kabupaten PPU, Raup Muin, menjelaskan bahwa Raker ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten PPU yang lebih maju dan sejahtera.
“Kami memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kami menjalankan ketiga fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya untuk mendukung pembangunan Kabupaten PPU,” kata Raup Muin.
Dalam Raker ini, anggota DPRD menyampaikan berbagai saran dan masukan terkait sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, serta bidang lainnya.
Dengan adanya forum ini, DPRD berharap kebijakan pemerintah daerah dapat lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga jalan dan hasil dari pembangunan benar-benar memberikan manfaat maksimal. (adv/bro3)