BERANDAPOST.COM, JAKARTA – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, mengharapkan pembagian porsi program pembangunan perumahan nasional secara adil bagi seluruh daerah, termasuk PPU.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Gedung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Dalam forum itu, Mudyat hadir bersama sejumlah kepala daerah, dan para pejabat pusat. Terlihat juga Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, dan Menteri PKP Maruarar Sirait.
Para peserta rapat membahas berbagai agenda strategis, mulai dari penanganan rumah tidak layak huni, penyediaan rumah subsidi, hingga pemanfaatan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan.
“Tadi bersama teman-teman dari Komisi V DPR RI, para gubernur, dan wakil gubernur dari berbagai daerah. Kami berdiskusi untuk mencari formula pemerataan pembangunan perumahan yang adil,” ujar Mudyat Noor.
Ia menegaskan pentingnya pemerataan agar masyarakat memperoleh manfaat program secara merata, termasuk warga PPU. “Kami berharap porsi anggaran dan program yang tersalurkan benar-benar proporsional sesuai kebutuhan daerah. Ini penting agar manfaatnya secara merata,” ucapnya.
Mudyat juga yakin bahwa skema KUR perumahan dan rumah subsidi dapat membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan hunian layak.
“Mudah-mudahan program ini menunjukkan asas keadilan dan memberikan manfaat besar untuk masyarakat seluruh Indonesia, termasuk warga PPU,” katanya.
Ia menambahkan bahwa Pemkab PPU berkomitmen mengawal seluruh proses agar masyarakat memperoleh akses yang layak dalam program perumahan nasional.
“Kami akan mengawal agar masyarakat PPU mendapatkan akses yang layak dalam program ini,” pungkasnya. (bro3)
