BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Pemkab PPU menegaskan perlunya evaluasi data stunting setelah menemukan selisih besar antara data lokal dan nasional.
Asisten I Setda PPU, Nicko Herlambang, menyampaikan pemerintah sedang meninjau ulang akar persoalan stunting. Ia juga menyoroti hasil Survei Status Gizi Indonesia yang mencatat prevalensi 32 persen, tertinggi se-Kalimantan Timur.
Nicko menyebut anggaran daerah besar, tetapi tidak sebanding dengan capaian berdasarkan data nasional.
“Data lokal justru menunjukkan angka prevalensi 11,55 persen,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).
Ia menjelaskan angka lokal berasal dari pengukuran langsung melalui e-PPGBM dengan cakupan 86 persen. Menurutnya, data itu lebih menggambarkan kondisi riil lapangan.
“Pemkab akan mengusulkan rekonsiliasi data bersama Kementerian Kesehatan dan tim teknis daerah,” imbuhnya.
Nicko uga meminta agar data nasional mendapat peninjauan kembali sebelum menjadi rujukan program. Seluruh perangkat daerah ia juga minta mengumpulkan dokumen pendukung, termasuk laporan e-PPGBM dan capaian intervensi gizi.
Ia bahkan menegaskan pemerintah daerah tetap membuka ruang diskusi dalam proses penyelarasan data.
“Kalau ada pihak yang menilai angka 32 persen benar, itu sah-sah saja. Rapat ini untuk membuka ruang perbedaan pandangan,” katanya.
Selain itu, rakor tersebut juga menjadi persiapan sebelum pertemuan lanjutan bersama Forkopimda terkait tanggapan pemerintah pusat atas sanggahan data.
Nicko menilai konsolidasi data penting karena indikator stunting memengaruhi penilaian kinerja daerah. Ia juga berharap rakor terlaksana secara rutin agar strategi penurunan stunting lebih fokus dan tepat sasaran.
“Tanpa data yang benar-benar menjadi dasar, kita seperti menembak di atas kuda, serba tidak tepat sasaran,” tambahnya. (bro3)
