BERANDAPOST.COM, SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) mengajukan 41 program prioritas kepada Pemprov Kaltim. Penyampaian tersebut terjadi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Musrenbang RKPD 2027 berlangsung dalam Pendopo Odah Etam Samarinda, Kamis (30/04/2026). Forum itu juga menjadi ruang penyelarasan program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Sekretaris Daerah PPU, Tohar, menyampaikan 41 usulan program prioritas fokus pada penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Usulan yang kami sampaikan merupakan langkah strategis untuk memastikan PPU tidak hanya menjadi daerah penyangga. PPU juga akan berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung pertumbuhan kawasan IKN,” kata Tohar.
Fokus utama mencakup peningkatan konektivitas wilayah. Mulai dari pembangunan jalan pendekat dan Jembatan Sungai Puan yang akan menghubungkan wilayah Penajam dengan kawasan Bandara VVIP IKN serta Jembatan Pulau Balang.
Pada sektor ketahanan pangan, Pemkab PPU mengusulkan pembangunan bendungan gerak dan peningkatan jaringan irigasi teknis Kecamatan Babulu. Usulan tersebut guna mendukung kebutuhan pangan masyarakat, termasuk kawasan sekitar IKN.
Selanjutnya sektor pendidikan juga menjadi perhatian melalui rencana pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN 8. Termasuk rehabilitasi SMAN 2 Waru untuk memperluas akses layanan pendidikan menengah.
Selain itu, program peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pembangunan pelindung abrasi Pantai Corong serta Sungai Parit turut diusulkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan.
Pembangunan Berbasis Kebutuhan Masyarakat
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan perencanaan pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan berdampak langsung.
“Perencanaan pembangunan harus tepat sasaran, berbasis kebutuhan masyarakat, dan memberikan dampak langsung. Kurangi kegiatan yang bersifat seremonial, dan fokus pada program prioritas yang menyentuh kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar daerah seiring proyeksi Kalimantan Timur sebagai superhub IKN serta perlunya penyelarasan dengan program prioritas daerah.
Kepala Bappeda Kalimantan Timur, Muhaimin, menyampaikan hasil Musrenbang akan menjadi dasar penyusunan APBD 2027 dengan target penetapan RKPD pada 30 Juli 2026.
Melalui usulan tersebut, Pemkab PPU berharap dapat memperkuat peran strategis dalam mendukung percepatan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar IKN. (bro2)
