BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud menyatakan dukungan terhadap aspirasi buruh, termasuk penghapusan sistem outsourcing. Namun, ia menegaskan kebijakan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Meski begitu, pemerintah kota siap memfasilitasi penyampaian aspirasi ke tingkat lebih tinggi. Ia juga menyoroti upah minimum kota (UMK) yang terus diupayakan meningkat setiap tahun, meski ada pengaruh kebijakan provinsi dan pusat.
Dalam momentum Hari Buruh, Jumat (1/5/2026), Rahmad mengajak seluruh pihak mengedepankan dialog sebagai solusi utama.
“Kalau kita duduk bersama dan berdialog, peluang aspirasi untuk terakomodasi akan lebih besar ketimbang hanya menyampaikan dari luar,” kata Rahmad Mas’ud.
Ia bahkan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperhatikan kesejahteraan pekerja. Rahmad juga menyebut memiliki kedekatan dengan dunia buruh karena pernah bekerja sebagai tenaga bongkar muat sejak usia muda.
“Saya hadir bukan hanya sebagai wali kota, tetapi juga bagian dari keluarga besar buruh Kota Balikpapan. Saya memahami betul bagaimana kehidupan pekerja karena saya pernah menjalaninya,” ungkap Rahmad.
Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Kampung Baru sebelum menjadi wali kota. Sehingga pengalaman tersebut menjadi dasar komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan buruh. (bro2)
