Kontraktor Terowongan Bongkar Rumah Sakit Islam Samarinda, Dihentikan Pemprov Kaltim

BERANDAPOST.COM, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menghentikan sementara pembongkaran pagar dan bangunan Rumah Sakit Islam Samarinda. Pasalnya, prosedur hukum yang belum dilengkapi.

Sebelumnya pembongkaran pagar rumah sakit dilakukan oleh kontraktor proyek terowongan yang menghubungkan Jalan Kakap dan Jalan Sultan Alimuddin atas perintah Pemkot Samarinda.

Pada 11 Januari 2024 lalu, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik meninjau lokasi pembangunan terowongan yang tidak jauh dari Rumah Sakit Islam Samarinda dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Samarinda.

Akmal Malik menegaskan Pemprov Kaltim sangat mendukung pembangunan terowongan karena akan mengurai kemacetan lalu lintas di sekitar Jalan Otto Iskandar Dinata dan Gunung Manggah.

“Jika Samarinda membutuhkan dukungan dari provinsi, maka provinsi wajib membantu,” tegas Akmal saat itu.

Namun bantuan dan dukungan provinsi harus tetap dilakukan secara prosedural dan melalui ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku.

Dampak pembangunan terowongan itu sebelumnya dilaporkan hanya sebagian pagar Rumah Sakit Islam Samarinda.

Namun fakta di lapangan telah dilakukan pembongkaran terhadap sejumlah aset Pemprov Kaltim mulai dari ruang tunggu perawat, selasar, dapur ruang perawat, ruang gudang oksigen dan sebagian pagar samping.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kaltim, Syarifah Alawiyah menjelaskan bahwa ada dua cara yang bisa dilakukan pemkot atau pemkab untuk menggunakan lahan milik pemprov

“Pertama dengan pinjam pakai dan kedua bisa melalui hibah,” sebutnya.

Jika sifatnya pemanfaatan atau penggunaan bisa menggunakan prosedur pinjam pakai. Sedangkan untuk pemindahtanganan antarpemerintah bisa dilakukan dengan hibah.

“Untuk itu, maka ada prosedurnya. Nah, prosedur itu yang belum dilengkapi. Makanya pemprov minta untuk sementara dihentikan, sampai seluruh prosedur dilengkapi,” tegasnya.

Dia menjelaskan bakal menjadi pelanggaran penatausahaan pengelolaan barang milik daerah (BMD) apabila prosedur tidak dilengkapi. Pengelolaan BMD sendiri dipimpin langsung oleh Sekda Kaltim Sri Wahyuni.

Pembongkaran pagar dan sejumlah aset Pemprov Kaltim dilakukan untuk membangun jalan akses penduduk di sekitar Jalan Kakap yang terdampak pembangunan terowongan. Rencana jalan akses yang akan dibangun sepanjang 76×4 meter dan sudah separuh jalan dicor beton. (*/bro2)

Otorita IKN Atensi Penerapan Pendidikan Modern dan Kreatif di Nusantara

BERANDAPOST.COM, KUDUS – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengunjungi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang bekerja sama dengan Yayasan Djarum Foundation untuk menerapkan model pendidikan modern dan kreatif di IKN.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono bersama Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat (Sosbudpemas) Otorita IKN Alimuddin, serta Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN Suwito meninjau tiga SMK yang bertempat di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada 18 Januari lalu.

Sekolah yang dikunjungi di antaranya SMK Raden Umar Said untuk bidang desain visual, SMK PGRI 2 untuk bidang kuliner, dan SMK NU Banat untuk di bidang fesyen. Hasil karya dari ketiga sekolah ini sudah merambah ke dunia internasional.

Menurut Bambang, kurikulum pendidikan di SMK-SMK binaan Djarum Foundation sangat kreatif dan mampu beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi serta tepat sasaran dengan industri saat ini.

“Saya berharap dapat menjadi contoh bagi SMK lainnya terutama di IKN yang sedang kita bangun, penting dalam menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia digital,” kata Bambang dalam rilisnya, Sabtu (20/1/2024).

Penguatan sumber daya manusia menjadi prioritas penting yang serasi dengan pembangunan IKN. Seperti yang tertuang dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN.

“IKN mempunyai visi sebagai superhub ekonomi, dengan salah satu pengampunya yakni IKN sebagai pusat pendidikan di abad 21,” ujarnya.

Deputi Sosbudpemas Otorita IKN, Alimuddin menambahkan, peningkatan mutu tenaga pendidik yang dilakukan juga dapat diterapkan.

“Kualitas pendidikan tidak hanya dilihat dari para lulusannya, tetapi juga kualitas tenaga pendidik yang unggul. Hal ini perlu menjadi percontohan bagi tenaga pendidik agar pemerataan pendidikan terealisasi di IKN dan wilayah sekitarnya,” timpal Alimuddin.

Sementara itu, Program Director Djarum Foundation, Primadi Serad menyampaikan bahwa pihaknya akan mendukung pola pendidikan vokasi di IKN karena selaras dengan visi kota pintar yang berkelanjutan.

“Pendidikan vokasi dapat menghasilkan lulusan yang cepat terserap di dunia kerja dalam dan luar negeri dengan kesempatan memperoleh pendapatan 2-3 kali di atas rata-rata,” tambah Primadi. (*/bro2)

Masih Ada Masyarakat Miskin Ekstrem di Kaltim

BERANDAPOST.COM, SAMARINDA – Angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) turun pada 2023. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan turun dari 6,31 persen menjadi 6,11 persen tahun 2023.

Pencapaian ini tidak hanya didukung oleh data statistik, tetapi juga melibatkan data riil yang dikembangkan dan diverifikasi hingga tingkat desa, kelurahan dan kecamatan.

Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak menyampaikan dari data BPS bahwa tingkat kemiskinan ekstrem terbesar di daerah pedesaan dan

Ada beberapa wilayah yang memiliki tingkat persentase kemiskinan di atas rata-rata yakni Mahakam Ulu, Kubar, Paser, Kutim dan Kutai Kartanegara.

“Balikpapan, Samarinda, Bontang dan Berau mencatat tingkat kemiskinan terendah,” ungkapnya seperti dilansir dari laman diskominfo.kaltimprov.go.id, Sabtu (20/1/2024).

Ada tiga kebijakan utama yang dikembangkan untuk penanganan kemiskinan ekstrem yakni mulai dari mengelola beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, dan mengentaskan kantong-kantong kemiskinan.

“Saya yakin pemerintah dapat meredakan dampak kemiskinan dengan pendekatan holistik,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Kaltim memprioritaskan program pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2024-2026. Berbagai langkah konkret akan diambil untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan upaya tersebut.

“Tidak hanya sekadar menurunkan, tapi memastikan masyarakat yang keluar dari kemiskinan secara permanen, jangan sampai sudah diberikan bantuan, setelah itu kondisinya kembali miskin. Ini yang dijaga,” tandasnya. (*/bro2)