Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Polisi, Ombudsman RI: Ini Menarik

BERANDAPOST.COM, JAKARTA – Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Johanes Widijantoro menilai kebijakan merekrut penyandang disabalitas sebagai polisi sebuah langkah maju. Sekaligus bentuk keberpihakan Polri untuk memberikan kesempatan mengabdi.

Menurut Johanes, selama ini penyandang disabilitas tidak memiliki ruang sama sekali untuk mendapatkan pekerjaan.

“Sehingga kalau Polri ada kebijakan semacam itu, kita sangat apresiasi dan harapannya peluang ini dimanfaatkan oleh rekan-rekan penyandang disabilitas lainnya,” kata Johanes, Sabtu (20/1/2024).

Johanes pernah menemukan enam penyandang disabilitas yang diberdayakan sebagai tenaga honorer oleh Polres Kota Malang. “Itu kebijakan luar biasa,” ucapnya.

Polri diyakini akan memiliki sensitivitas ketika merekrut para penyandang disabilitas. Pasalnya, kepolisian belum memahami kebutuhan masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik selama ini.

“Harapan saya pelayanan kepolisian kepada penyandang disabilitas juga akan lebih cepat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Ini soal pola pikir, soal bagaimana memuaskan, memahami dan merespons apa yang mereka perlukan di semua satuan kerha dan unit. Ini menarik,” ujarnya.

Johanes menyebut anggota Polri penyandang disabilitas tuli dan bisa berbahasa isyarat dapat melayani masyarakat serupa. “Artinya mereka akan terlayani dengan baik,” ucapnya.

Selain itu, perlu disiapkan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas yang diterima sebagai anggota Polri. Sehingga mereka memiliki aksesibilitas untuk bekerja. Sekaligus dapat mengangkat citra Korps Bhayangkara.

“Kita tidak hanya katakan ini humanis tapi juga menjadi solusi yang menjadi persoalan penyandang disabilitas,” tandasnya.

Dibawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Polri memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas lulusan SMK/SMA untuk mendaftar melalui jalur sekolah Bintara. Sementara untuk yang lulusan perguruan tinggi melalui rekrutmen Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) pada Tahun Anggaran 2024.

Penyandang disabilitas yang diterima akan ditugaskan untuk mengisi jabatan-jabatan seperti Teknologi Informasi (TI), Siber, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Administrasi dan lainnya atau bersifat non-lapangan. (*/bro2)

Jalan Penghubung Eks Bandara Temindung Samarinda Bisa Dilewati Februari 2024

BERANDAPOST.COM, SAMARINDA – Akses penghubung dari Jalan S Parman ke Jalan KH Samanhudi ditargetkan rampung akhir Januari nanti. Jalan ini dibangun oleh Pemprov Kaltim.

Jalan sepanjang 290 meter tersebut dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim sebesar Rp10 miliar

“Rencana Februari ini sudah bisa dilewati,” kata Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, dikutip dari Kaltimprov.go.id, Kamis (18/1/2024).

Jalan penghubung ini dibangun dengan tujuan untuk memperlancar arus lalu lintas, khususnya di kawasan S Parman, Akhmad Yani, Lambung Mangkurat, Kemakmuran dan Jalan Remaja.

Usulan pembangunan disetujui sejak era Gubernur Kaltim Isran Noor. Pembangunan bisa dilakukan sebab, saat ini sudah tidak ada lagi aktivitas penerbangan di eks Bandara Temindung.

Pasalnya, aktivitas penerbangan telah dialihkan sejak Bandara APT Pranoto di Sei Siring beroperasi.

“Sebelum ada Bandara Temindung, dulu sudah ada jalan ini. Ditutup karena ada bandara. Sekarang kita buka lagi,” ungkap Akmal.

Kepala Dinas PUPR Pera Kaltim Aji Fitra Firnanda menjelaskan pembangunan jalan akses ini menggunakan APBD Kaltim 2023 sebesar Rp10 miliar.

Total penanganan jalan akses tersebut sepanjang 290 meter dengan lebar badan jalan 20 meter. Drainase 1,1 meter dan trotoar 1 meter.

“Target selesai akhir Januari 2024,” ucap Nanda.

Selain itu juga dibangun gorong-gorong untuk drainase (saluran air) bawah jalan dengan ukuran 2×2 meter dan panjang 22 meter.

“Mudah-mudahan bisa membantu kelancaran lalu lintas pengguna jalan di sana. Karena tidak perlu memutar lagi. Bisa langsung,” tutup Nanda. (*/bro2)

Groundbreaking Tahap Empat Hari Ini, Konsorsium Adik Sultan Brunei Tambah Minat Investasi di IKN

BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) hari ini, Rabu (17/1/2024) kembali melakukan peletakan batu pertama pembangunan fisik (groundbreaking) tahap ke-4.

Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono menyampaikan bahwa pembangunan IKN terus berjalan sesuai dengan rencana.

“Progres pembangunan fisik semakin terlihat, kami yakin dan optimistis target akan pembangunan tercapai dan investor juga akan bertambah,” kata Bambang pada Selasa (16/1/2024) di Balikpapan.

Bambang menjelaskan, pembangunan IKN merupakan upaya untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu dukungan dari semua pihak agar tidak hanya dipandang sebagai sebuah proyek tetapi upaya transformasi.

IKN merupakan bagian dari visi Indonesia 2045 yang ingin lepas dari status negara berpenghasilan menengah menjadi negara berpenghasilan tinggi.

“Kita perlu pusat ekonomi baru. Di Pulau Jawa sudah seperti yang ada sekarang. Ini menjadi salah satu program transformasi dan harus didukung semua elemen,” ujarnya.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono menambahkan, groundbreaking tahap ke-4 telah sesuai janji dan komitmen. “Kami semakin gaspol mewujudkan IKN,” imbuhnya.

Agung menjelaskan ada dua BUMN dalam groundbreaking tahap 4 yakni Pos Indonesia dan RRI. Pos Indonesia akan membangun nusantara logistik hub sedangkan RRI akan membangun studio dan akan siaran di IKN.

“Kita bisa melihat peran BUMN semakin nyata,” ucap Agung.

Dalam groundbreaking tahap ke-4 juga akan dimulainya pembangunan masjid negara oleh Kementerian PUPR. Masjid negara ini akan bisa menampung sekitar 60 ribu jemaah.

“Groundbreaking juga untuk pembangunan Memorial Park, kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), kantor LPP RRI, hotel, dan pergudangan,” bebernya.

Bahkan akan ada penambahan minat investasi dari konsorsium investor Bandar Seri Begawan yang dipimpin oleh adik Sultan Brunei Darussalam yakni Her Royal Highness Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Rakiah, yang terdiri dari gabungan perusahaan internasional terutama Arab Saudi.

“Mereka berminat investasi untuk sektor hunian, rumah tapak dan apartemen, nilai investasinya antara 4,6 hingga 7 triliun rupiah,” ungkap Agung.

Sebelumnya, sebanyak 23 investor pelopor dari dalam negeri telah melaksanakan groundbreaking di IKN dengan investasi non-APBN dengan nilai sekitar Rp41,4 triliun. (*/bro2)