BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Sebanyak 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) resmi dilantik, Senin (19/8/2024).
Anggota legislator yang dilantik di Ruang Rapat Paripurna tersebut merupakan yang terpilih dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) yang digelar pada 14 Februari 2024 lalu.
Seluruh wakil rakyat menjalani prosesi pengucapan sumpah atau janji, yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri PPU Hartati Ari Suryawati. Prosesi tersebut turut disaksikan Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun dan segenap tokoh masyarakat.
Rapat Paripurna dengan agenda Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD PPU Periode 2024-2029 berjalan khidmat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Periode 2019-2024 Syahrudin M Noor memimpin rapat dan kemudian diambil alih oleh Pimpinan sementara DPRD PPU Rauf Muin.
Rauf Muin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan seluruh pihak yang telah menyukseskan Pileg tahun 2024.
“Terima kasih juga kepada Pengadilan Negeri PPU yang memimpin sumpah janji 25 anggota DPRD PPU hasil Pileg tahun 2024,” katanya.
Dirinya turut mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD periode sebelumnya, baik yang terpilih kembali ataupun tidak, atas pengabdiannya untuk melayani masyarakat Benuo Taka.
“Bahkan pengabdian kepada bangsa dan negara selama lima tahun ini,” ucapnya.
RAUF MUIN: PPU SERAMBI NUSANTARA
Rauf Muin mengajak anggota DPRD PPU yang baru terpilih untuk bersama-sama bersinergi memperjuangkan aspirasi rakyat dalam rangka menegakkan nilai-nilai demokrasi dan mengedepankan kesejahteraan rakyat.
Ia pun menegaskan kesiapan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPRD PPU terpilih.
“Tugas kami telah diatur dalam Tata Tertib (Tatib). Cuma ada peningkatan, karena hari ini ada Ibu Kota Nusantara (IKN). Makanya kita harus lebih agresif dalam mendorong pembangunan,” ujarnya.
Menurut Rauf Muin, legislator PPU harus berperan aktif dalam berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk menyesuaikan arah pembangunan PPU setelah adanya IKN. “Karena PPU adalah Serambi Nusantara,” imbuhnya.
Tana Benuo Taka, lanjut Rauf Muin, telah menjadi perhatian pemerintah pusat. Sehingga setiap pembangunan infrastrukutur maupun pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) harus memiliki arah dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Harus jelas seperti apa infrastruktur, dan SDM,” tegasnya.
Ia memastikan bahwa DPRD PPU akan bekerja lebih keras untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan semua sektor, agar pembangunan PPU dapat beriringan dengan kemajuan IKN.
“Mulai dari pendidikan, kesehatan dan semua sektor harus meningkat. Agar tidak terjadi kesenjangan, karena pembangunan daerah tidak bersentuhan secara langsung dengan IKN,” pungkasnya. (bro3)