BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Agung Wicaksono, memberikan pembaruan proyek di IKN yang telah groundbreaking tetapi belum memulai pembangunan sepenuhnya.
Pada Jumat (24/1/2025) pekan lalu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menerima kunjungan kerja Pimpinan MPR RI di Nusantara. Pimpinan MPR yang hadir meliputi Ahmad Muzani, Hidayat Nur Wahid, Eddy Dwiyanto Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, AM. Akbar Supratman.
Dalam kesempatan itu, delegasi MPR RI bersama pimpinan fraksi DPD, alat kelengkapan MPR, serta Komisi Kajian Ketatanegaraan untuk melihat perkembangan pembangunan IKN.
Agung menjelaskan bahwa setiap investor yang groundbreaking telah menandatangani PKS Pemanfaatan Lahan dengan Otorita IKN. PKS ini mencakup tahapan proyek, termasuk kewajiban investor memulai pembangunan paling lambat 18 bulan setelah penandatanganan.
“Investor yang groundbreaking memiliki jadwal pembangunan dalam PKS. Saat ini, ada yang masih desain, ada yang mulai membangun, dan beberapa sudah selesai. Jadi, semua berjalan sesuai timeline,” ujar Agung dalam rilisnya, Jumat (31/1/2025).
Selain itu, ia menegaskan bahwa memerlukan fleksibilitas jadwal untuk memastikan kualitas proyek. Otorita IKN terus memantau perkembangan proyek agar tetap sesuai target.
Sementara itu, pembangunan pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) saat ini fokus ke WP 1A. Infrastruktur wilayah tersebut telah siap untuk pembangunan.
Agung menambahkan bahwa minat investor meluas ke WP 1B dan 1C, meskipun infrastruktur dasar masih dalam tahap pembangunan.
“Antusiasme investor besar. Beberapa memulai groundbreaking untuk WP 1B dan 1C. Anggaran APBN Rp48,8 triliun memastikan infrastruktur memadai bagi KIPP hingga WP 1B dan 1C,” kata Agung.
RP48 TRILIUN UNTUK OTORITA IKN
Terkait APBN Rp48,8 triliun, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa dana itu untuk proyek pada periode 2025-2029.
“Presiden telah menyetujui anggaran Rp48,8 triliun untuk Otorita IKN. Dana ini menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, ekosistem pendukung, serta membuka akses ke WP 2,” ujar Basuki.
Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk pemeliharaan serta pengelolaan sarana dan prasarana IKN yang pembangunannya telah selesai.
“Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan kini menyerahkan pengelolaan kepada Otorita IKN,” jelasnya.
Sementara itu, Dewan Penasehat Forum Komunikasi Pengusaha IKN (FKP-IKN) Sony Subrata menjelaskan bahwa beberapa proyek telah selesai, sementara yang lain masih dalam proses pembangunan.
“Investor IKN ada yang menyelesaikan pembangunan dan ada yang finalisasi desain serta persiapan pembangunan. Otorita IKN juga menyiapkan jalan dan jalur MUT (Multi Utility Tunnel). Semua berjalan sesuai rencana. Jika ada kendala teknis atau administrasi, itu wajar. Yang penting, Otorita IKN tanggap dan cepat mencari solusi. Membangun kota itu kompleks, tetapi IKN menawarkan peluang investasi menarik,” ujar Sony Subrata.
Sony menjelaskan bahwa pembangunan mencakup jalan, saluran air, listrik, dan fasilitas pendukung lainnya. Semua elemen ini penting untuk menunjang investasi bagi IKN.
Salah satu perhatian utama investor adalah kehadiran konsumen yang menjadi pasar utama proyek mereka. Rencana pengembangan dan kepastian populasi penduduk menjadi faktor kunci untuk menentukan waktu pembangunan.
Sebagai contoh, pembangunan sekolah oleh investor swasta tidak hanya membutuhkan infrastruktur yang memadai, tetapi juga memperhitungkan kedatangan penduduk, terutama anak-anak usia sekolah.
Oleh karena itu, rencana ini membutuhkan koordinasi erat dengan berbagai kementerian dan lembaga agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan penduduk yang akan tinggal dalam kawasan IKN. (*/bro2)