BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Senyum lega tampak dari wajah ratusan warga saat menerima bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemiskinan Daerah Tahun 2026 menjadi harapan bagi keluarga rentan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga kualitas hidup.
Bupati PPU, Mudyat Noor secara simbolis menyerahkan bantuan tersebut, Kantor Bankaltimtara Cabang Penajam, Selasa (2/6/2026).
Hadir juga Sekretaris Daerah PPU Tohar, para asisten, staf ahli bupati, unsur Forkopimda, dan jajaran Bankaltimtara Cabang Penajam. Terlihat sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkungan Pemkab PPU.
Mudyat Noor menegaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional. Terutama mengenai pengentasan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Pemerintah Daerah terus berupaya menjalankan berbagai strategi penanggulangan kemiskinan. Mulai dari pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat maupun penurunan kantong-kantong kemiskinan,” kata Mudyat Noor.
Menurutnya, upaya penanganan kemiskinan tidak hanya melalui bantuan tunai, tetapi juga berbagai program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Realisasi Program BLT
Sejak 2023, Dinas Sosial telah menjalankan sejumlah program bantuan. Mulai dari BLT Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), BLT Kemiskinan Daerah, dan bantuan permakanan bagi masyarakat terlantar. Ada juga bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Pada 2026, program BLT Kemiskinan Daerah kembali menyasar warga miskin dan rentan miskin yang belum menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI maupun BLT Dana Desa.
Sebanyak 405 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memperoleh bantuan sebesar Rp270 ribu per bulan. Penyaluran tahap pertama berlaku sekaligus untuk periode Januari hingga Juni 2026, sehingga setiap penerima mendapatkan Rp1.620.000.
“Bantuan ini agar masyarakat dapat terbantu memenuhi kebutuhan pokoknya dan lebih fokus meningkatkan taraf hidup sehingga dapat terhindar dari kemiskinan ekstrem,” harapnya.
Dari angka-angka penyaluran bantuan tersebut, terdapat proses verifikasi yang cukup panjang untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten PPU, Ainie, menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
Awalnya, terdapat 743 usulan calon penerima yang berasal dari desa dan kelurahan se-Kabupaten PPU. Setelah melalui proses evaluasi dan re-evaluasi menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), jumlah penerima sebanyak 407 KPM.
“Namun setelah penetapan terdapat dua KPM meninggal dunia dengan KK tunggal, sehingga jumlah penerima menjadi 405 KPM,” jelas Ainie.
Kecamatan Penajam Paling Banyak
Dari total penerima tersebut, Kecamatan Penajam menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak, yakni 274 KPM. Sementara Kecamatan Sepaku menerima 54 KPM, Babulu 41 KPM, dan Waru 36 KPM.
Ainie menambahkan, sebanyak 191 penerima telah memiliki rekening Bankaltimtara. Sedangkan 214 penerima lainnya mendapatkan rekening baru secara serentak melalui kantor cabang dan kantor cabang pembantu Bankaltimtara empat kecamatan.
Program bantuan sosial tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan yang terus menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Kabupaten PPU tercatat sebesar 6,97 persen atau 11.190 jiwa pada 2023. Angka tersebut turun menjadi 6,69 persen pada 2024 dan kembali menurun menjadi 5,78 persen atau 9.340 jiwa pada 2025. (bro2)
